Myanmar

Militer Myanmar Langgar Hukum Internasional, Duduki Lima Rumah Sakit dan Kampus

Menurut Myanmar Now, sejak akhir pekan lalu tentara Myanmar menduduki beberapa rumah sakit dan universitas di Yangon dan Mandalay.

Editor: DionDBPutra
AFP
Aksi demonstrasi di Mandalay, Myanmar, 3 Maret 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW – Militer Myanmar semakin keras menghadapi gerakan pembangkan sipil di negeri itu. Bahkan kini mereka menduduki rumah sakit, sesuatu yang jelas melanggar hukum internasional.

Menurut media Myanmar Now, sejak akhir pekan lalu tentara Myanmar menduduki beberapa rumah sakit dan universitas di Yangon dan Mandalay.

CNN melaporkan, para aktivis khawatir kehadiran para tentara di rumah sakit dapat menghalangi perawatan bagi pengunjuk rasa yang terluka atau bahkan menangkapi mereka yang terluka.

Pejabat di Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menyebutkan setidaknya lima rumah sakit diduduki tentara pada hari Senin 8 Maret 2021.

Baca juga: Militer Myanmar Percaya Takhayul, Tak Berani Sentuh Pakaian Dalam dan Rok Perempuan

Baca juga: Myanmar Makin Memanas, Thailand dan Vietnam Bersiap Evakuasi Warga Negaranya

"Kami telah menerima laporan yang dapat dipercaya tentang rumah sakit yang diduduki di Myanmar hari ini,” kata Kepala tim OHCHR Myanmar James Rodehaver.

"Kegiatan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Rumah sakit adalah lokasi di bawah perlindungan hukum humaniter internasional," kata Rodehaver.

Hari ini organisasi internasional Dokter untuk Hak Asasi Manusia mengutuk pendudukan rumah sakit umum dan kekerasan yang berlebihan terhadap warga sipil.

Dokter untuk Hak Asasi Manusia bahkan menyebut pendudukan rumah sakit oleh tentara sama saja dengan invasi.

"Jika sebelumnya belum jelas, maka sekarang sangat jelas: militer Myanmar tidak akan berhenti melanggar hak-hak rakyat Myanmar sampai komunitas internasional bertindak tegas untuk mencegah dan mempertanggungjawabkan tindakan keterlaluan ini," kata organisasi tersebut.

Dokter untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, pendudukan rumah sakit oleh militer adalah pelanggaran hukum internasional.

Organisasi itu menambahkan, pendudukan itu hanya memperparah layanan kesehatan yang sudah dihantam pandemi Covid-19 dan kudeta militer baru-baru ini.

Sandra Mon, dari Center for Public Health and Human Rights di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, mengatakan pasukan keamanan mungkin sengaja menghalangi warga sipil untuk mengakses layanan kesehatan.

"(Tentara yang menduduki rumah sakit) juga merupakan ancaman bagi tenaga medis. Semacam memperingatkan mereka agar tidak lagi merawat demonstran yang terluka,” kata Sandra Mon.

Sejak kudeta militer 1 Februari 2021 dan Aung San Suu Kyi ditahan, pasukan keamanan berulang kali menargetkan pekerja medis, banyak dari mereka adalah orang pertama yang memimpin gerakan pembangkangan sipil.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved