Kontroversi Supersemar, Ini Penjelasan Bung Karno dan Klarifikasi Soeharto

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Terbitnya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 atau Supersemar merupakan tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Dalam Supersemar itu Presiden Soekarno “dikabarkan” memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965.

Diksi “dikabarkan” sebenarnya untuk menunjukkan mengenai polemik yang terjadi seputar Supersemar yang hari ini genap 55 tahun.

Masih banyak pihak di negeri ini yang meragukan adanya pemberian mandat itu. Apalagi mengingat hingga kini naskah otentik Supersemar belum pernah ditemukan.

Baca juga: Setengah Abad Berlalu  Naskah Asli Supersemar Masih Misterius, ANRI Gencar Mencari Sejak 2000

Baca juga: 3 Kontroversi Supersemar, Soekarno Marah dan Lempar Asbak hingga Gerak Cepat Soeharto

Lalu bagaimana sesungguhnya pendapat dua tokoh kunci dalam Supersemar, Ir Soekarno dan Letjen Soeharto? Simak penjelasan berikut ini.

Dalam pidatonya pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebut mengenai Supersemar, yang juga jadi bukti keberadaannya.

Namun, Soekarno secara tegas membantah bahwa isi surat itu memberikan kekuasaan kepada Soeharto.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" atau dikenal dengan sebutan Jasmerah.

Bung Karno memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya Supersemar. Menurut Soekarno, Supersemar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Tidak lebih dari itu.

Sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia memang bisa dibilang genting.

Aksi kekerasan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan kelompok underbouw-nya menjadi sasaran.

Dari Supersemar ke Supertasmar

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, situasi politik di Jakarta, terutama di sekitar Istana Kepresidenan, pada 11 Maret 1966 memicu puncak ketegangan di lingkar kekuasaan.

Sejumlah pasukan tentara tak dikenal diketahui mengepung Istana Kepresidenan, yang belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris.

Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan soal tentara tidak dikenal itu kepada Presiden Soekarno.

Atas laporan itu, Soekarno, yang saat itu memimpin sidang kabinet, menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena.

Soekarno terbang ke Bogor dengan helikopter. "Jika kondisinya masih normal, Bung Karno akan tetap di Istana Negara. Artinya, kondisi pada saat itu sudah sangat meruncing dan panas," ujar Asvi Warman Adam dalam wawancara dengan Kompas.com 6 Maret 2016.

Melihat rawannya situasi saat itu, penjelasan Soekarno mengenai Supersemar itu pun memiliki konteks yang bisa dipahami.

Surat Perintah itu ditulis Soekarno untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga.

"Itu juga perintah pengamanan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah melaksanakan perintah itu dengan baik," ujar Soekarno dalam Jasmerah.

Asvi Warman Adam menilai perintah Presiden Soekarno itu ditafsirkan secaraberbeda oleh Soeharto.

Penafsiran yang berbeda itu pertama kali diimplementasikan saat Soeharto membuat Surat Kebijakan Nomor 1/3/1966 atas nama Presiden Soekarno, untuk membubarkan PKI.

Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan frasa "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi".

"Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu," tutur Asvi. Soekarno, dalam penuturan Asvi, marah terhadap keputusan Soeharto.

Surat keputusan untuk membubarkan PKI diminta Soekarno untuk segera dicabut. Namun, Soeharto menolak. Di titik inilah dugaan Supersemar sebagai "alat kudeta" muncul.

"Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya," kata Asvi.

Tidak hanya marah, Soekarno kemudian membuat surat perintah baru yang menyatakan Supersemar itu tidak sah. Surat perintah itu dibuat pada 13 Maret 1966, yang dikenal dengan sebutan Supertasmar.

Keberadaan mengenai Supertasmar itu terungkap di biograi AM Hanafi, mantan Duta Besar di Kuba berjudul Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto: Dari Gestapu ke Supersemar (1998).

AM Hanafi menjelaskan, Supertasmar itu mengumumkan bahwa Supersemar bersifat administratif/teknis, dan tidak politik. Soeharto juga diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan kepada presiden.

"Hanafi disuruh untuk menghubungi beberapa orang dan menyebarkan surat untuk membantah Supersemar. Tapi dia tidak punya jalur lagi," kata Asvi.

Hanafi sempat menghubungi mantan Panglima Angkatan Udara Suryadharma. Namun, Suryadharma mengaku tidak lagi punya saluran untuk menyebarkan surat perintah baru dari Presiden Soekarno itu. "Pers pun tidak mau memberitakan," tutur Asvi Warman.

Hingga kini, keberadaan Supertasmar pun tidak jelas. Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan mengakui lembaganya tidak memiliki naskah atau salinan mengenai Supertasmar itu.

Perbedaan pandangan ini kemudian menjadi dasar yang menyebut bahwa Presiden Soekarno menerbitkan Supersemar bukan atas kehendaknya.

Selama ini memang ada sejumlah kabar yang menyebut Soekarno berada dalam tekanan saat menyerahkan Supersemar kepada Letjen Soeharto, melalui tiga jenderal yang menjadi utusan.

Ketiga jenderal itu adalah Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Muhammad Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud. Versi lain menyebut kehadiran jenderal keempat, Mayjen Maraden Panggabean.

Versi kehadiran Maraden Panggabean itu diungkap mantan penjaga keamanan Istana Bogor, Sukarjo Wilardjito.

Menurut mantan Kepala Arsip Nasional RI, M Asichin, dalam wawancara kepada Arsip Nasional RI pada 2005, Sukarjo bahkan mengaku menyaksikan penodongan kepada Soekarno oleh Panggabean.

Asvi meragukan kebenaran cerita Sukarjo. Menurut dia, yang bisa mendekat ke ring 1 Presiden Soekarno bukan orang sembarangan.

"Tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Soekarno. Saya juga tidak yakin Panggabean itu berani," demikian Asvi.

Istilah dipaksa dianggap Asvi tidak tepat. Soekarno dianggap lebih tepat disebut berada dalam tekanan.

"Tidak hanya oleh tiga orang jendral, tapi oleh serangkaian kejadian dan peristiwa yang menyebabkan Soekarno tidak punya pilihan lain selain Soeharto," ujarnya.

Asvi memakai istilah sendiri untuk situasi itu, kudeta merangkak.

Lalu bagaimana tanggapan Soeharto mengenai Supersemar?

Soeharto sudah membantah mengenai tuduhan kudeta. Dikutip dari arsip Harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan bahwa Supersemar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan.

"Saya tidak pernah menganggap Surat Perintah 11 Maret sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Surat Perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup terselubung," kata Soeharto dikutip dari Harian Kompas, 11 Maret 1971.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul Supersemar, Kestabilan Revolusi atau Alat Kudeta Terselubung?