Wawancara Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Mallarangeng: Wajar Jokowi Berkomunikasi dengan AHY

Ternyata betul, dia ingin menjadi ketua umum dari KLB abal-abal, tentu saja ketua umum abal-abal juga.

Jadi intinya, tentu saja kita mengantisipasi itu, dan kita buka ke publik supaya publik tahu perilaku kekuasaan semacam ini, tidak bisa dibiarkan.

Kita sedang mengantisipasi apa skenario mereka.

Ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan KLB itu dalam 30 hari. Dan tentu saja kita tahu tidak memenuhi syarat karena tidak ada DPD, DPC.

Harus ada 2/3 ketua DPD, separuh ketua DPC, ada persetujuan dari ketua majelis tinggi atau diusulkan ketua majelis tinggi.

Bagaimana peluang mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM?

Kalau berdasarkan hukum, rasanya tidak mungkin.

Kalau politik, saya tidak tahu. Karena ada sisi politik, ada sisi hukum.

Karena ini masuk ranah hukum, makanya kami ke Kementerian Hukum dan HAM, bertemu dengan Dirjen AHU yang mengurusi pendaftaran partai politik, dan memberikan berbagai macam berkas untuk memudahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk memverifikasi apakah benar KLB itu sesuai AD/ART yang berlaku.

Ketum AHY bertemu Menko Polhukam.

Pak Mahfud menyampaikan kepada Ketum, pemerintah pada dasarnya mengakui Ketum AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dan AD/ART yang berlaku 2020, dan akan menjalankan verifikasi secara hukum di Kemenkumham. Semestinya kami sepakat itu dilakukan.

Biarlah dinilai KLB itu apakah betul-betul sesuai hukum yang berlaku. UU Parpol dan AD/ART sesuai konstitusi partai.

Kalau secara politik, susah. Kita tidak tahu di mana ujung dan akhir.