Berita Bali

Mengupas Fenomena Diksa Massal dan Mengenal 3 Guru Nabe dalam Diksa Sulinggih di Bali

Mengupas Fenomena Diksa Massal dan Mengenal 3 Guru Nabe dalam Diksa Sulinggih di Bali

Dok
Ilustrasi - Sejumlah warga asal Jepang dengan kusyuk mengikuti proses madiksa untuk menjadi sulinggih di Griya Agung Bangkasa, Desa Bongkasa, Abiansemal, Badung, Senin (14/1/2019) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Orang Hindu Bali sangat larut berupakara.

Jika dulu banyak upakara yang digelar berhari-hari karena persiapannya yang panjang, belakangan mulai diefisiensi.

Kini tak jarang yang melaksanakan ritual keagamaan yang digelar secara massal dengan sistem urunan, sehingga menjadi lebih praktis dan hemat.

Di tengah kebiasaan yang mulai ke arah praktis tersebut, belakangan prosesi 'melahirkan' seorang sulinggih juga dilakukan secara masal.

Istilahnya, diksa massal.

Terkait fenomena diksa massal tersebut, sejumlah tokoh Hindu dan pemuka agama bahkan sulinggih di Bali, tidak setuju dengan hal ini.

Sebab, proses diksa adalah proses yang sangat sakral dan suci.

Itulah sebabnya, proses mediksa tidak bisa dilakukan seenaknya.

Ida Rsi Bhujangga Waisnawa Putra Sara Shri Satya Jyoti, satu diantara yang tidak setuju dengan diksa massal tersebut.

“Sebab diksa tersebut sangat sakral dan menyangkut pribadi. Sehingga memerlukan kosentrasi yang sungguh-sungguh, baik bagi sang nabe maupun calon diksita,” jelas Ida Rsi kepada Tribun Bali, Jumat 26 Maret 2021.

"Maka akan terasa aura mistis kesakralannya apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan hati yang tulus hening,” sebut iIda Rsi.

Ida Rsi Bhujangga Waisnawa Putra Sara Shri Satya Jyoti
Ida Rsi Bhujangga Waisnawa Putra Sara Shri Satya Jyoti (Tribun Bali/AA Seri Kusniarti)

Diksa sulinggih, sepatutnya dilakukan minimal oleh 3 guru nabe, yaitu Nabe Napak, Nabe Waktra, dan Nabe Saksi.

Nabe Napak, adalah nabe yang akan langsung melahirkan sulinggih yang didiksa, dengan cara menapak sang calon diksita.

Nabe Waktra, yaitu nabe yang ikut memberikan pengajaran tentang pelaksanaan muput, menghafal mantra dan lain sebagainya.

Nabe Saksi, adalah nabe yang memberikan kesaksian bahwa sang diksita sudah pantas didiksa.

Baca juga: Griya Bangkasa Lahirkan 13 Sulinggih Warga Jepang, Disudhi Widani Sebelum Madiksa

Sebelumnya, Ida Rsi juga pernah mengatakan bahwa seorang nabe boleh menolak atau menerima murid, apabila tidak sesuai atau telah memiliki kriteria sebagai seorang sisya atau murid. 

"Seorang bisa didiksa apabila telah lulus persyaratan baik persyaratan tertulis/administrasi maupun tak tertulis, baik yang dikeluarkan oleh guru nabe ataupun dari PHDI," kata Ida Rsi, Minggu 7 Maret 2021 lalu.

Tak hanya itu, seorang sulinggih yang melanggar sesana juga dapat kena sanksi administrasi dari PHDI apabila ketika madwijati tercatat dalam daftar PHDI.

"Apabila seorang sulinggih keluar dari sesana seperti di atas, misalnya berhubungan dengan hukum, kriminal, kepolisian, maka yang paling bertanggung jawab adalah guru nabe," tegasnya.

Ida Rsi juga menjelaskan bahwa menjadi seorang sulinggih atau pendeta dalam Hindu Bali, tidaklah mudah.

Banyak syarat yang harus dilalui oleh seorang sulinggih.

Selain muput upacara yadnya, seorang sulinggih juga harus mengayomi masyarakat.

Sebab sulinggih adalah panutan umat, khususnya dalam kehidupan beragama Hindu di Bali. 

Baca juga: Tak Mudah Menjadi Sulinggih, Begini Pandangan Ida Rsi yang Juga Pensiunan Dosen UNHI

Hal ihwal tentang kesulinggihan secara umum dijelaskan di dalam lontar Siwa Sesana, lontar Rsi Sasana Catur Yuga, atau lontar Tutur Purbha Somi, lontar Wreti Sesana, dan beberapa lontar lainnya.

Lontar-lontar tersebut membicarakan tentang kesulinggihan atau sesana menjadi sulinggih (pendeta).

"Dalam lontar-lontar tersebut telah diuraikan tentang syarat-syarat, dan ketentuan apabila ingin menjadi sulinggih ataupun syarat-syarat untuk menjadi nabe," jelas Ida Rsi, Minggu 7 Maret 2021 lalu.

MDA Bali Tak Bisa Ikut Campur
Sementara itu, Petajuh Bendesa Agung, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menyebut lembaganya tidak bisa ikut campur terkait pediksan.

Namun, secara pribadi ia pun tidak setuju dengan fenomena diksa massal.

“Tetapi sekarang ini kan kadang-kadang berbagai macam cara dilakukan, ada sulinggih yang madiksa massal ada yang memang action senang menjadi sulinggih karena seolah-olah sudah ditunjuk dan disegani oleh orang serta sebagainya,” ujarnya.

Baca juga: Sulinggih jika Tersandung Kasus Hukum Haruskah Ngelukar Gelung?

“Madiksa massal ini kan tidak bisa, nanti nabenya bagaimana mengurus itu. Sebab madiksa itu satu calon diksa paling tidak harus ada dua nabe minimal per satu calon sulinggih,” imbuhnya.

Dia menambahkan, nabe juga mempunyai tugas untuk menguji dan mengawasi orang yang di-diksa.

Termasuk memastikan apakah orang yang didiksa tersebut sudah pantas menyandang gelar kesulinggihan atau belu,.

“Apabila massal kan susah bertanggungjawabnya,” tegasnya. 

Dia menegaskan, MDA Bali tidak bisa ikut campur terkait fenomena tersebut.

Sebab tugas MDA Bali adalah melaksanakan adat, untuk menunjang atau nyanggara pelaksanaan agama di Bali.

Namun demikian, ia berharap kasus demikian tidak terjadi lagi ke depannya. 

“(MDA) Tidak ada kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan agama,” tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved