Breaking News:

Berita Denpasar

Tersangka Pengemplang Pajak Senilai Rp 2,2 Miliar Dilimpahkan ke Kejari Denpasar

Hari ini kami menerima penyerahan tahap II tindak pidana perpajakan dengan kerugian 2,2 miliar atas nama tersangka inisial IK dari penyidik PPNS

Penulis: Putu Candra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Putu Candra
Tersangka IK usai menjalani pelimpahan tahap II di Kejari Denpasar. Pelaku pengemplang pajak ini dibawa ke Rutan Polda Bali untuk dilakukan penahanan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak Kanwil Bali melakukan pelimpahan tahap II terhadap tersangka inisial IK beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Rabu, 28 April 2021.

Tersangka IK dilimpahkan terkait perkara tindak pidana mengemplang pajak senilai Rp 2,2 miliar.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan secara luring dengan menerapkan prokes.

"Hari ini kami menerima penyerahan tahap II tindak pidana perpajakan dengan kerugian 2,2 miliar atas nama tersangka inisial IK dari penyidik PPNS Dirjen Pajak Kanwil Bali," terang Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan Humas Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi.

Baca juga: Ingat 30 April Batas Akhir Pelaporan Wajib Pajak Badan, Platform Klikpajak Permudah Anda

Selanjutnya dengan telah dilakukan pelimpahan, tersangka akan menjalani penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 20 hari kedepan.

"Tersangka ditahan di Rutan Polda Bali selama 20 hari kedepan.

 Setelah dakwaan lengkap, segera akan kami lakukan pelimpahan ke pengadilan untuk selanjutnya dilakukan persidangan," jelas Jaksa Kadek Hari.

Lebih jauh dipaparkan Jaksa Kadek Hari, tersangka IK diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada tanggal 30 maret 2016 untuk tahun pajak 2015.

Atas perbuatan tersangka diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2.280.921.952.

"Perbuatan tersangka sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009," ungkap Jaksa Kadek Hari. (*)

Artikel lainnya di Berita Denpasar

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved