Indef Tak Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Mencapai 5 Persen
Untuk mencapai 5 persen pada triwulan berikutnya, kata Eko, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan belanja fiskal.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) tidak yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dapat mencapai 5 persen.
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 kemungkinan masih akan minus 1 persen, dan artinya triwulan berikutnya harus konsisten tumbuh 5 persen lebih untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen.
"Tapi itu tetap pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5 persen, paling 3,5 persen kalau konsisten 5 persen pertumbuhan triwulan," kata Eko saat webinar, Senin 3 Mei 2021.
"Walaupun ada proyeksi- proyeksi dari Bloomberg menyatakan 6,7 persen, atau Pak Jokowi targetnya 7 persen triwulan kedua. Ya mudah-mudahan dapat," imbuhnya.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, KBI Jalankan Fungsi Lembaga Kliring Perdagangan Timah Dalam Negeri
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Bali Dihantam Pandemi, Akademisi Undiksha: Momentum Tepat Reorientasi Pariwisata
Untuk mencapai 5 persen pada triwulan berikutnya, kata Eko, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan belanja fiskal, tetapi perlu mendorong penyaluran kredit perbankan yang saat ini negatif pertumbuhannya.
Selain itu, kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yaitu penanganan pandemi Covid-19. Untuk hal ini, pemerintah harus bersunguh-sungguh mengatasi persoalan tersebut dengan cepat.
"Tidak ada jalan lain, negara yang berhasil mengakselerasi perekonomiannya, itu berkaitan dengan vaksinasi atau setidaknya berhasil menangani pandemi. Amerika, China, ya mereka pasti mengimbangi kemampuan penanganan kesehatan, kuncinya penanganan pandemi," tutur Eko.
Makin parah
Dalam kesempatan terpisah, ekonom Indef Drajad Wibowo mengatakan bahwa kondisi impor dan kedaulatan pangan cenderung semakin parah sejak Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998.
Di zaman orde baru pangan bukan sekadar penopang ekonomi dan mensejahterakan rakyat, tapi juga sebagai bagian dari pertahanan keamanan nasional
Kekinian masalah impor ini terjadi lantaran produksi pangan pokok seperti beras, gula, dan daging sudah jauh di bawah konsumsi nasional.
"Dengan pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita Indonesia otomatis kebutuhan pangan naik dengan cepat. Kenaikan ini jauh lebih cepat dari kenaikan produksi pangan, apalagi sebagian produksi tersebut stagnan," kata Drajad dalam webinar Permasalahan Impor dan Kedaulatan Pangan, Senin 3 Mei 2021.
Menurutnya, akar permasalahan Indonesia sangat bergantung terhadap impor pangan lantaran harga produksi petani/peternak Indonesia yang jauh lebih mahal dari negara tetangga.
"Produksi pangan tidak mencukupi konsumsi sehingga mau tidak mau harus impor pangan agar harga stabil," jelasnya.
Di sisi lain selisih harga yang besar tersebut membuat impor menjadi bisnis yang super menggiurkan. Itu pula sebabnya para raja impor pangan mampu menjadi raksasa bisnis di Indonesia.
"Tidak heran hampir setiap tahun kita melihat keributan soal pengaturan kuota impor pangan, sampai tidak sedikit elit politik yang ditahan KPK. Itu sebabnya kita melihat ada keributan soal Permenperin 3/2021 di mana Jawa Timur menjadi episentrumnya," tandas dia.
Pemerintah keliru
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto menyampaikan rencana impor cadangan beras pemerintah (CBP) sudah menimbulkan gonjang-ganjing terutama di level petani.
Menurut dia, pemerintah keliru memprediksi produksi beras yang disebut akan turun karena adanya pandemi Covid-19 disertai cuaca ekstrem la nina.
"Prediksi produksi menurun ini justru surplus. Gonjang-ganjing ini yang baru wacana membuat harga turun padahal belum impor beneran. Penurunan harga gabah kering panen menurut data BPS Maret 2021 Rp4.385 per kilogram atau anjlok 7,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya," tuturnya. (tribunnetwork/seno tri sulistiyono/reynas abdila/tis)
