Tol Gilimanuk-Mengwi Dikebut, Pemprov Bali Rencanakan Bentuk Tim P2T

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pembangunan megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tampaknya benar-benar dikebut oleh pemerintah.

Setelah merampungkan studi kelayakan proyek atau feasibility study (FS), kini tahapan megaproyek tersebut telah memasuki tahap analisis dampak lingkungan atau Andal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda menyebutkan, pihaknya sedang melakukan pembuatan basic design jalan tol tersebut.

"Tahapan tol Gilimanuk-Mengwi saat ini adalah pada tahapan proses Basic Design," ujarnya, Rabu 19 Mei 2021.

Baca juga: Dukung Megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Dikebut, Dewan Pastikan Jalan Tol Tak Bunuh UMKM

Ia menyebutkan, setelah basic design, pihaknya akan memastikan trase jalan tol tersebut.

Trase jalan adalah garis tengah sumbu jalan yang merupakan garis lurus saling terhubung dengan peta topografi serta merupakan acuan dalam menetapkan tinggi muka tanah dasar.

Jika trase tersebut disetujui, selanjutnya memasuki tahapan penetapan lokasi (Penlok).

Nusakti menyebutkan, jika penlok tersebut disetujui, selanjutnya berlangsung Detail Engineering Design (DED) yang merupakan produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat sebagai rencana gambar kerja dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan.

"Itu dipastikan dulu trasenya, kalau sudah disetujui Penlok baru bisa ditetapkan, lalu dibuat Detail Engineering Design-nya," jelasnya.

Tahapan selanjutnya, menurut Nusakti, adakah finalisasi Andal yang dilanjutkan dengan membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pengelola jalan tol nantinya.

Setelah itu rampung, barulah dimulai proses pembangunan jalan tol.

"Kalau memfinalkan andalnya, BUJT dibentuk, baru dilakukan proses pembangunan," katanya.

Saat disinggung kapan target groundbreaking atau pembangunan fisik jalan tol tersebut mulai dikerjakan, Nusakti menjawab secara diplomatis.

Dia mengaku pihaknya belum tahu secara persis mengenai hal tersebut.

“Kalau groundbreaking ya setelah penetapan lokasi. Kalau sudah ada keputusan siapa yang akan melaksanakan, baru bisa. Nah kalau itu saya belum tahu persis. Saya pelajari lagi nanti,” ujarnya.

Nusakti menjelaskan, untuk memperlancar tahapan penlok tersebut, pihaknya bakal membentuk tim panitia pembebasan tanah (P2T) Tol Gilimanuk-Mengwi.

Tim P2T tersebut, kata dia, akan diisi oleh para ahli yang berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR selaku pemrakarsa megaproyek, Pemprov Bali, dan Pemkab di wilayah yang akan dilewati oleh megaproyek tersebut, seperti Badung, Tabanan, dan Jembrana.

“Dalan penetapan lokasi ini nanti ada tim yang dibentuk Tim P2T namanya. Ini sedang dibentuk oleh Pemerintah Provinisi Bali, yang anggotanya nanti pemrakarsa dalam hal ini Bina Marga kementerian, kemudian orang-orang yang ada di Bali, pemda,” jelasnya.

Tim itu sendiri nantinya juga bertugas untuk mempercepat proses pembebasan lahan, dan membantu Gubernur Bali dalam penetapan lokasi (penlok).

“Ini lah yang akan memberikan (data) kepada Pak Gubernur mengenai Penlok, apakah bisa ditetapkan lokasinya atau perlu hal-hal lainnya,” paparnya.

Saat disinggung mengenai desa-desa yang akan dilalui oleh megaproyek tersebut, Nusakti menyebutkan, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR telah membuat trase jalan yang akan dilalui.

Dari data yang dikumpulkan Tribun Bali, khusus di Kabupaten Jembrana, ada 5 kecamatan yang bakal dilalui, yakni Kecamatan Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan.

Sedangkan di Kabupaten Tabanan, melintasi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, Kerambitan, Penebel, dan Kecamatan Marga.

Sementara di Kabupaten Badung, hanya melintasi Kecamatan Mengwi.

“Di dalam proses yang disusun oleh pemrakarsa dia sudah membuat trase rencana desa-desa yang akan dilalui. Kan sudah ada di sana. Saya kurang hafal desa-desanya. Sudah ada itu, dan mereka sudah lakukan penelusuran trase itu oleh pemrakarsa,” paparnya.

Seperti diketahui, rencana megaproyek Jalan Tol Gilimanuk (Jembrana)-Mengwi (Badung) akan dibangun dengan panjang mencapai 95 km.

Megaproyek infrastruktur ini menelan anggaran hingga Rp 14 triliun, yang bersumber dari pihak swasta.

Sesuai perencanaan dalam basic design, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan melintasi tiga kabupaten sekaligus: Jembrana, Tabanan, dan Badung.

Di sisi barat dimulai dari Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya (Jembrana) hingga sisi timur di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi (Badung).

Di sepanjang Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, rencananya akan dibangun 3 Rest Area, sebagai tempat pemberhentian kendaraan, baik untuk sekedar beristirahat maupun mengisi BBM.

Ketiga Rest Area itu, masing-masing di Km 12 Desa Melaya, Kecamatan Melaya (Jembrana), Km 49 Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo (Jembrana), dan Km 78 Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg (Tabanan).

Baca juga: Info Terbaru Tol Gilimanuk - Mengwi, Pemprov Bali akan Bentuk Tim P2T Percepat Pembebasan Lahan

Sementara itu, megaproyek yang melintasi 19 desa di Kabupaten Tabanan ini prosesnya serang membahas kajian Andal.

Namun oihak Pemkab Tabanan mengaku, pembahasan lanjutan belum melibatkan pemda.

"Kemungkinan butuh proses panjang untuk itu (proyek tol)," kata Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Tabanan, I Gde Made Partana, Rabu.

Partana menjelaskan, proyek besar ini membutuhkan anggaran besar dan lahan yang luas akan membutuhkan proses yang panjang.

Pertama yang dilakukan adalah pemetaan jalur yang akan dilalui dan dilakukan berbagai diskusi, serta pembahasan pendukung lainnya.

Kemudian setelah pemetaan jalur ini akan melalui proses FS atau studi kelayakan yang didalammya melaksanakan Andal.

Termasuk juga proses pembahasan pembebasan lahan.

Proses FS ini sangat penting dilakukan karena untuk memastikan proyek tersebut memang layak dibangun dan dibutuhkan masyarakat.

Apalagi jalan berbayar atau tol, yang investasinya memerlukan dana yang sangat besar, sehingga harus dipastikan kelayaknnya.

"Setelah FS yang didalamnya ada proses AMDAL dan pembebasan lahan baru masuk ke DED. Nah proses DED ini atau pembuatan desain gambar akan berjalan beriringan dengan penlok. Setelah semua itu selesai barulah proyek mulai dilaksanakan," jelasnya.

Tiga Ruas Tol Terkoneksi

Selain megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, di Bali akan dibangun beberapa ruas jalan tol pendukung atau tiga seksi jalan, yakni Jalan Tol Gilimanuk- Sumber Klampok, Jalan Tol Soka-Celukan Bawang, dan Jalan Mengwi-Tol Bali Mandara.

“Ada juga tol yang dilaksanakan oleh APBN, ada tiga lokasi, pertama dari Gilimanuk-Sumberklampok, ada dari Soka-Pupuan-Celukan Bawang, dan ketiga menghubungkan ujung tol Mengwi itu, setelah dari Mengwi atau Sembung namanya nanti, itu yang akan diteruskan sampai Jalan Tol Bali Mandara,” kata Nusakti.

Nusakti menyebutkan, tiga ruas jalan tol tersebut kini baru memasuki tahapan studi kelayakan proyek atau feasibility study (FS) dan basic design. FS Jalan Tol Terkoneksi di Bali ini sudah disosialisasikan Kementerian PUPR, 4-5 Mei 2021.

Pembangunan ruas Jalan Tol Terkoneksi di Bali ini akan menggunakan dana APBN sebesar Rp 17,5 triliun.

Namun, panjang total 3 ruas Jalan Tol Terkoneksi ini masih dihitung secara detail.

“Itu baru studi FS dan basic design,” paparnya.

Saat disinggung mengenai kapan target pembangunan tiga ruas jalan tol tersebut dibangun, Nusakti menjawab diplomatis.

Dia menyebutkan, pembangunan tiga ruas jalan tol tersebut bisa bersamaan dengan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

“Belakangan dan duluan saya kira bisa paralel. Tapi ini kan baru tahap FS. Kapan lanjutnya, kan belum penlok, pembebasan lahan. Tapi dari progres sepertinya lebih dahulu Gilimanuk-Mengwi,” ujarnya.

Baca juga: Lancarkan Tahapan Penlok,Pemprov Bali Berencana Bentuk Panitia Pembebasan Tanah Tol Gilimanuk-Mengwi

DPRD: Tanpa Rugikan Warga

KETUA Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardhana menegaskan, pihaknya mendukung penuh megaproyek tersebut untuk segera dikebut.

Ini karena menurutnya, megaproyek tersebut dinilai bakal membuat perputaran roda perekonomian di tengah masyarakat.

"Kalau saya melihat dari proses yang berjalan harus tetap diikuti. Yang namanya Amdal harus diikuti, dan permasalahan yang timbul di masyarakat juga harus tetap diikuti," jelas dia, Rabu 19 Mei 2021.

"Logikanya ada pembangunan infrastruktur, apapun itu terpenting berjalan perputaran perekonomian. Termasuk di dalamnya pembebasan lahan, karena termasuk penggelontoran dana juga perputaran ekonomi terjadi di Bali," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya mendorong agar Pemprov Bali segera menuntaskan analisis dampak lingkungan (amdal) dan mempercepat penetapan lokasi (penlok).

Namun, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti perampasan hak-hak rakyat.

"Kami juga menekankan seandainya terjadi permasalahan-permasalahan terkait pura, terkait dengan beji, itu saya dengar di bawah, agar diselesaikan dengan baik. Kami mendorong pelaksanaan proyek ini sangat strategis bagi kita tanpa menimbulkan permasalahan," tegas Gung Adhi.

Ia mengatakan, dengan adanya jalan tol tersebut, justeru akan mempersingkat jarak tempuh dari Gilimanuk ke Mengwi atau sebaliknya dari 3 jam menjadi 1 jam saja.

Efisiensi waktu ini menurutnya akan semakin membuat perekonomian Bali semakin tumbuh dengan cepat, mengingat ongkos transportasi dan ekspedisi akan dipotong hingga setengahnya.

"Efisiensi waktu, jarak tempuh 1 jam Gilimanuk menuju Mengwi, jadi dua jam menghemat, karena 3 jam sebelumnya. Sangat efektif sekali," tandasnya.

Saat disinggung mengenai apakah dengan megaproyek tersebut akan membuat usaha kecil rakyat seperti warung-warung atau bengkel yang ada di jalur saat ini berangsur akan mati lantaran kendaraan dipastikan memilih jalan yang lebih, cepat seperti yang terjadi di Jalan Tol Trans Jawa, ia menegaskan, hal itu tidak perlu dikhawatirkan, sebab dengan adanya jalan tol tidak akan merugikan masyarakat.

Gung Adhi menyampaikan, lahan yang digunakan jalan tol merupakan lahan kosong.

"Sekarang kita lihat jalan tol pakai lahan-lahan yang ada, tentunya kosong. Kalau yang saya pahami, sebagian memang ada terkena (lahan produktif, Red) masuk akal. Tapi pastinya terkait area di mana jalan keluar, itu didesain oleh masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Sebab jalan keluar akan menjadi pokok pengembangan potensi ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang dilintasi jalur bebas hambatan tersebut.

"Meski terbatas, namun itu keluarnya nilai ekonomi. Termasuk saya sendiri menghitung adanya tol tidak rugi, masyarakat juga tidak rugi," tandasnya.

Ditambahkannya, dengan adanya warung-warung saat ini, tidak akan mungkin jalan tol memecah desa.

Dipastikan akan ada menuju jalan di seberangnya, baik dengan jembatan penyeberangan maupun jalan yang ada di bawah terowongan tol tersebut.

"Terkait warung itu, tidak mungkin jalan tol memecah desa. Pasti ada jalan menuju sebelahnya, karena exit tol sebagai pengembangan kabupaten di wilayah itu," sambungnya.

Begitu juga kalau membelah terkait lahan pertanian, pasti ada jalan pertaniannya. Ada jalan tinggi atau di bawah. Intinya jalan masyarakat tidak mati.

"Karena itu memang harus dipertahankan, itu muncul dalam kajian lingkungan. Kalau jalan tol mematikan masyarakat itu tidak mungkin," katanya. (*).

Kumpulan Artikel Jembrana