Bendesa di Gianyar Bali Belum Dapat Insentif Lantaran Merosotnya PAD, Kadisbud : Mohon Sabar Dumun 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Krisis ekonomi pasca covid-19 telah berdampak kepada Bendesa di Gianyar, Bali. 

Sebab, baru kali ini Gianyar terlambat membayarkan insentif bendesa yang sempat dijanjikan cair April 2021 lalu.

Terlebih, keterlambatan pencairan tersebut bukan karena persoalan administrasi, melainkan ketidak adaan dana akibat merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Informasi dihimpun Tribun Bali, Senin 24 Mei 2021, insentif bendesa yang belum cair ini merupakan insentif per triwulan pertama atau Januari, Februari dan Maret.

Dimana pada Maret kemarin, sejumlah bendesa telah mengeluhkan karena insentif tersebut tidak cair.

Namun mereka sempat lega, lantaran Dinas Kebudayaan Gianyar menjanjikan akan cair pada April.

Namun di penghujung bula Mei ini insentif tersebut tidak kunjung cair.

Adapun nilai insentif yang seharusnya diterima bendesa ini berjumlah Rp 1,3 juta.

Tak hanya bendesa, ada pula insentif untuk kelian adat senilai Rp 900 ribu yang juga tidak cair.

Saat ini, para bendesa hanya mengandalkan dana BKK dari Pemprov Bali sebesar Rp 1,5 juta.

"Kalau di Kabupaten Rp 1,3 juta, BKK Provinsi Rp 1,5 juta. Selama ini kami di bantu dana BKK di tengah jadwal bendesa yang cukup padat. Kami cukup-cukupkan saja," ujar seorang bendesa yang enggan disebutkan namanya.

Kata dia, pada bendesa sangat mengharapkan dana insentif tersebut.

"Kalau situasi normal,saya tidak pernah mengharapkan insentif, karena ada pemasukan sebagai guide. Tapi saat ini, insentif itu sangat berarti," ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar, I Gusti Agung Sri Widyawati tidak menampik, pihaknya pernah menyatakan insentif tersebut akan cair April.

Namun pihaknya salah, lantaran saat ini pencairannya masih dalam proses.

Kata dia, kewenangan tersebut ada di BPKAD Gianyar. Pihak dinas kebudayaan hanya memfasilitasi adminitrasi.

"Untuk administrasinya sudah lengkap, semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu pencairannya saja, harap bersabar dumun lantaran situasi seperti ini," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pemerintah hari ini kesulitan finansial akibat tidak tercapainya PAD, sehingga semua pengeluaran harus diatur sesuai skala prioritas.

"Semua stakeholder harap memaklumi, kan sektor swasta seperti hotel restoran bahkan mem-PHK pegawai dan bahkan pegawai yang masih aktif nyaris tidak menerima gaji. Mohon permaklumannya dalam situasi ini, kalau sudah normal tidak sampai seperti ini," ujarnya.(*)