Pendaftaran Seleksi CPNS 2021 Diundur, BKN Pastikan Batal Dibuka pada 31 Mei

TRIBUN-BALI.COM - Sebelumnya dikabarkan bahwa pendaftaran CPNS 2021 dibuka mulai 31 Mei mendatang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seleksi CPNS 2021 dan PPPK belum bisa dibuka pada 31 Mei 2021.

Pendaftaran seleksi CPNS 2021 batal dibuka pada 31 Mei 2021.

Proses pendaftaran CPNS 2021 nantinya akan dilakukan beriringan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Terkait Kendala Anggaran untuk Rekrutmen CPNS 2021, Pemkab Buleleng Akan Bersurat ke DPRD

Seleksi CPNS 2021 akan membuka 1.275.387 formasi, terdiri dari 83.669 formasi untuk pemerintah pusat dan 1.191.718 formasi untuk pemerintah daerah.

Namun demikian, seleksi CPNS 2021 ini kembali diundur.

Dilansir dari laman resmi Twitternya, BKN memastikan penerimaan CPNS 2021 diundur.

BKN pun belum bisa memastikan tanggal pasti penerimaan CPNS 2021 dibuka.

"Banyak sekali yg brtanya pd Mimin apkh tgl 31 Mei 2021 akn ada pembukaan rekrutmen #CPNS2021 & #PPPK2021? Mimin tegaskan pd tgl itu rekrutmen blm dibuka

Akan tiba waktunya Mimin bakal buka2an ttg itu. Pantau trus kanal ini, dan manfaatkan waktu yg ada utk belajar," tulis BKN.

Adapun Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan melalui akun Twitternya @abiridwan2173 menegaskan, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) hingga saat ini masih menyiapkan banyak hal sebelum penerimaan CPNS 2021 dan PPPK dibuka resmi.

"Masih banyak persiapan yg dilakukan oleh Panselnas," terang Ridwan via akun Twitter-nya.

Sebelumnya, pendaftaran untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan akan dimulai pada Mei hingga Juni 2021.

Proses pendaftaran akan dimulai pada 31 Mei hingga 21 Juni 2021.

Baca juga: Kejaksaan Buka 4.148 Lowongan CPNS 2021, 1.000 Diantaranya Formasi Jaksa & 527 Pranata Barang Bukti

"Tanggal itu betul (periode pendaftaran CPNS dan PPPK), karena memang sebagai informasi awal agar rekan-rekan di daerah bisa terinfo untuk antisipasi," terang Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Andi Rahadian.