Berita Denpasar

Siasat SMP Swasta di Denpasar Menarik Siswa Baru, Khawatir Banyak Calon Siswa Sekolah di Kampung

Siasat SMP Swasta di Denpasar Menarik Siswa Baru, Khawatir Banyak Calon Siswa Sekolah di Kampung

Penulis: Putu Supartika | Editor: Widyartha Suryawan
Tribun Sumsel
Ilustrasi - Siasat SMP Swasta di Denpasar Menarik Siswa Baru, Khawatir Banyak Calon Siswa Sekolah di Kampung 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat pengelola sekolah swasta di Kota Denpasar ketar-ketir.

Selama ini sekolah swasta memang dikenal hanya menjadi pilihan kedua ketika siswa tak diterima di sekolah negeri.

Adanya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) otomatis juga membuat sekolah swasta mengandalkan siswa dengan KK dari luar Denpasar.

Tak hanya itu, muncul kekhawatiran banyak calon siswa baru yang pulang kampung dan memilih sekolah di kampung karena pandemi tak kunjung berakhir.

Lantas, seperti apa siasat sekolah SMP swasta di Denpasar untuk menarik siswa baru?

Salah satu SMP swasta di Denpasar yang mengandalkan siswa KK luar Denpasar untuk menjaring siswa adalah SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar.

Sekolah ini banyak siswanya berdomisili di Denpasar namun memiliki KK luar Denpasar.

Kepala SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar, I Nyoman Sumerta mengatakan, karena tak bisa tertampung di SMP Negeri, banyak siswa KK Denpasar yang masuk SMP swasta termasuk SMP yang dipimpinnya.

“Di sini banyak siswa yang tidak memiliki KK Denpasar, artinya dari luar Denpasar tapi berdomisili di Denpasar,” kata Sumerta saat ditemui Senin, 7 Juni 2021.

Baca juga: Info PPDB Tahun 2021 di Badung: Tetap Utamakan Jalur Zonasi, Data Berdasarkan KK

Sumerta pun mengungkapkan, di tengah pandemi seperti sekarang, ada kekhawatiran jika banyak yang memilih untuk pulang kampung dan bersekolah di kampung.

Sehingga hal itu juga akan berdampak bagi jumlah siswa yang diterimanya.

Dengan kondisi ini, Sumerta berharap permasalahan SMP swasta tak hanya ada di tangan Pemerintah Kota, namun juga Pemerintah Provinsi karena menyangkut siswa lintas kabupaten/kota.

“Tahun lalu siswa KK Denpasar yang sekolah di swasta kan dapat subsidi  pembayaran uang bangunan Rp 1 juta. Yang jadi masalah kan siswa luar Denpasar. Sehingga kami berharap pemerintah provinsi juga melakukan hal yang sama tahun ini,” katanya.

Dengan adanya subsidi bagi siswa KK luar Denpasar oleh pemerintah provinsi Bali, maka siswa akan merasa terbantu dan mengurangi jumlah siswa yang memilih sekolah di kampung.

Akan tetapi, untuk tahun ini pihaknya belum menerima informasi termasuk dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar apakah akan ada subsidi seperti tahun lalu.

“Namun kami berharap ada perhatian bagi kami sekolah swasta, agar ada subsidi lagi,” katanya.

Pada pelaksanaan PPDB 2021 ini, pihaknya telah membuka pendaftaran sejak 2 bulan lalu.

Pihak sekolah juga sempat melakukan sosialisasi ke SD sebelum pembukaan pendaftaran.

Namun, lagi-lagi karena pandemi Covid-19, sosialisasi hanya dilakukan kepada wali kelas.

Untuk proses pendaftaran pun menggunakan sistem online, sehingga tidak menimbulkan kerumunan siswa.

Tahun ini, pihaknya membuka 7 sampai 8 sekolah, dengan harapan bisa menampung sebanyak 313 siswa.

“Karena yang tamat tahun ini sebanyak 313 orang, kami harap dapatnya juga segitu,” katanya.

Sementara itu, sampai saat ini pihaknya sudah menerima 125 orang siswa, namun hal itu bisa saja berubah dikarenakan PPDB untuk SMP Negeri belum dimulai.

Siasat Menarik Siswa
Tahun 2020 lalu, SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar kehilangan sebanyak 2 kelas, dari 300-an siswa yang tersisa hanya 286 siswa, dikarenakan mereka lari ke SMP negeri.

Untuk menarik perhatian siswa, pihaknya telah melakukan berbagai inovasi seperti adanya smart library atau perpustakaan online.

Dengan perpustakaan online, siswa dapat membaca koleksi perpustakaan dari rumah.

Juga mendapat pendidikan setara PKBI dimana ada pendampingan bagi siswa untuk bisa curhat tentang masalah yang dihadapi.

Selain itu, dalam pelaksanaan ujian maupun ulangan umum, pihaknya menggunakan aplikasi Exampatra yang merupakan aplikasi buatan guru di sekolah tersebut.

Aplikasi ini layaknya ujian nasional berbasis komputer dan siswa bisa langsung melihat hasil ulangan atau ujian setelah selesai mengerjakan.

“Sehingga kualitas siswa terjamin, mereka tidak akan bisa nyontek karena soal diacak,” katanya.

Terkait pembelajaran tatap muka, pihaknya pun mengaku sudah sangat siap dan tinggal menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar.

Ilustrasi PPDB.
Ilustrasi PPDB. (Ilustrasi: Tribun Bali/Dwi Suputra)

Siasat kreatif merekrut siswa juga dilakukan sekolah swasta lainnya, seperti SMP PGRI 8 Denpasar.

Kepala SMP PGRI 8 Denpasar, I Ketut Gede Adi Sutrisna Sugara mengatakan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah yang dipimpinnya sesuai dengan ekspektasi.

Dimana hingga Jumat 4 Juni 2021 kemarin, sebanyak 75 orang calon peserta didik baru telah melakukan pendaftaran ulang dari 103 pendaftar.

Jumlah ini meningkat dari tahun lalu, dimana sebelum pengumuman kelulusan PPDB SMP Negeri, yang mendaftar ulang sebanyak 50 orang dari 102 pendaftar.

"Untuk PPDB tahun ini, astungkara sesuai dengan ekspektasi dan bahkan melebihi dari tahun lalu,” kata Sutrisna.

Ia mengatakan banyaknya siswa yang tertarik mendaftar di SMP PGRI 8 Denpasar ini mungkin dikarenakan adanya beberapa penambahan sarana dan prasarana di sekolahnya.

Termasuk pelajaran bahasa asing yakni Bahasa Mandarin dan Bahasa Jepang.

Baca juga: PPDB Jalur Zonasi Ditetapkan 75%, Disdikpora Badung Mulai Koordinasi ke Disdukcapil untuk Pemetaan

Sementara itu, Kepala SMP TP 45 Denpasar, I Ketut Nuda mengatakan pihaknya hanya bisa menunggu siswa yang tak diterima di SMP Negeri.

Apalagi dengan adanya pembangunan SMPN 14 Denpasar tahun 2020 lalu, siswa yang masuk ke SMP TP 45 semakin berkurang.

Dari target 4 kelas, pihanya hanya bisa mendapat 3 kelas.

“Untuk tahun lalu kita hanya dapat 3 kelas, sementara kita targetkan 4 kelas. Untuk tahun ini kami berharap bisa dapat 4 kelas,” kata I Ketut Nuda.

Ia juga berharap tak ada lagi penambahan kelas di sekolah negeri.

“Karena seperti tahun lalu ada pembengkakan di sekolah negeri, dari 6 kelas menjadi 8 kelas, itu berpengaruh sekali bagi sekolah swasta,” katanya.

Sementara itu, untuk operasional sehari-hari pihaknya hanya mengandalkan dana BOS dari pusat.

Selain itu juga dari iuran uang komite yang dibayarkan setiap bulannya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved