Terpuruk Akibat Hantaman Pandemi, Puluhan Pengusaha Angkutan Pariwisata Mesadu ke DPRD Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Puluhan pengusaha angkutan pariwisata yang tergabung dalam Persatuan Angkutan Bali (PAWIBA) menggeruduk kantor DPRD Bali, Selasa 8 Juni 2021.

Kedatangan mereka sendiri untuk mesadu atau mengadukan nasib mereka yang terpuruk akibat hantaman pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih.

Ini karena pihaknya yang bergelut dalam dunia angkutan wisata juga sangat terdampak karena tidak adanya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang menyewa.

Mereka ditemui langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gde Komang Kresna Budi, dan dua Anggota Komisi II DPRD Bali yakni, IGA Bagus Suryadana dan Grace Anastasia SW.

Baca juga: Rebutan Air Irigasi, Dua Subak di Perbatasan Tabanan-Badung Ini Geruduk DPRD Bali

Di depan para anggota dewan, Ketua PAWIBA, Nyoman Sudiarta mengatakan bahwa pihaknya yang saat ini menjalankan usaha angkutan sudah tidak dapat lagi mempertahankan kemandirian ekonominya sehingga harus mengalami banyak kesulitan dan hal lainnya.

Segala macam usaha telah diupayakan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai pelaku usaha, dan berusaha mempertahankan kelangsungan hidup usaha dengan cara seadanya

Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah mampu memberikan berbagai kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha angkutan pariwisata yang terdampak pandemi.

Salah satunya adalah relaksasi pajak dan kemudahan perizinan, terutama persoalan kir terhadap angkutan yang masih beroperasi saat ini.

Selain itu juga agar adanya hibah pariwisata layaknya yang diterima oleh akomodasi hotel dan restoran terdampak Covid-19.

“Harapan kami melalui DPRD supaya aspirasi kami diperjuangkan ke eksekutif. Agar dapat kebijaksanaan, atau suatu perhatian dari  pemerintah. Kebijaksanaan khususnya bagi pengusaha angkutan bus pariwisata di tengah pandemi saat ini,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pada kesempatan yang sama, Sudiarta menyampaikan anggota dari PAWIBA total sebanyak 149 pengusaha dengan 1.000 armada.

Tetapi dari jumlah tersebut, sekitar 50 persennya sudah tidak memiliki armada lagi lantaran sudah ada yang dijual karena pandemi, dan dicabut leasing-nya.

300 lebih kendaraan yang telah hilang baik itu kendaraan sewa Mobil (jenis Avanza hingga Innova atau sejenisnya), kendaraan sewa premium (jenis Alphard sejenisnya), kendaraan Sewa ELF, Hiace, kendaraan Bus Pariwisata medium 20, 30, 35 seat dan bahkan kendaraan bus pariwisata 40 - 45 seat.

Bagaimana dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran karena selama pandemi Covid-19 ini tidak dapat beroperasional disebabkan tidak adanya tamu yang datang.

Bahkan, selama pandemic pihaknya mengalami kerugian akibat hal tersebut mencapai Rp 100 miliar.

Baca juga: DPRD Bali Gelar Sidang Paripurna, Agendakan Pandangan Gubernur Atas Pandangan 5 Fraksi Terkait BUPDA

“Kalau tidak salah 300 kendaraan sudah hilang, sebagian besar bus baru, dan sebagian dijual untuk pemeliharaan. Ada juga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan delapan poin aspirasi yang disampaikan kepada Komisi II DPRD Provinsi Bali diantaranya :

1. Menghentikan Kegiatan aksi Tarik Menarik Aset fidusia secara brutal oleh pihak pihak Jasa Keuangan dan Debt Collector dan semua pengusaha angkutan pariwisata Bali diberikan kelonggaran membayar kewajiban kepada Perusahaan Jasa Keuangan atau Leasing yang sama sekali tidak memberatkan Pengusaha.

2. Mengevaluasi kegiatan data pressure (menggelembungkan data dan nilai pinjaman sepihak yang memberatkan dan mengarah pada penyelesaian sepihak yang di mengarah pada point 1) yang dilakukan oleh Pihak jasa keuangan kepada Semua Pelaku usaha Pariwisata.

3. Dispensasi / Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan Pariwisata seluruh Anggota Pawiba yang lebih kurang 150 Perusahaan di Bali.

4. Dipastikan pariwisata Bali dibuka kembali bulan Juni atau Juli 2021, namun tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid 19

5. Meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia pinjaman lunak (Soft Loan) untuk seluruh Anggota Persatuan Pengusaha Angkutan Pariwisata Bali agar dapat segera memutar kembali perekonomian Pariwisata dan Pemulihan Ekonomi Pariwisata Kreatif Bali.

6. Menertibkan segera agar semua usaha perjalanan wisata angkutan wisata dari Luar Bali yang mengangkut wisatawan domestik yang tidak disiplin menjalankan ketentuan Protokol Kesehatan di Provinsi Bali agar ditindak sesuai dengan ketentuan hukum. Karena ditemukan banyak angkutan wisata bus dari luar pulau melakukan perjalanan wisata di Bali tanpa masker, tanpa jaga jarak, berdesakan tidak sesuai peraturan. Atau bahkan tanpa test kesehatan sebagai syarat masuk wisata ke Bali yang dapat di duga menjadi klaster baru Covid-19 dan memperburuk citra pariwisata Bali.

7. Memberikan aturan tambahan agar pelaku perjalanan wisata domestik dari luar pulau Bali yang menggunakan bus besar, agar pada saat di Bali hendaknya melibatkan angkutan bus pariwisata Bali untuk menjadi mitra kerja menggunakan angkutan bus medium dan tertib displin menjalan protokol kesehatan selama di Bali.

8. Bersama-sama berperilaku disiplin sesuai protokol kesehatan untuk dapat membuka kembali pariwisata Bali yang lebih maju. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali