Aparat TNI-Polri Perketat Pengamanan Setelah KKB Ancam Tembak Mati Pekerja Non Papua
TNI-Polri akan memperketat pengamanan di wilayah Papua untuk mengantisipasi serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM - Tingkah Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua makin liar.
Setelah membuat membuat teror dan menewaskan banyak orang kini KKB Papua mengancam pekerja pendatang di Papua.
Atas hal tersebut TNI-Polri akan memperketat pengamanan di wilayah Papua untuk mengantisipasi serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Sebelumnya KKB mengancam akan menembak mati pendatang atau orang non-Papua yang bekerja di wilayah Papua.
Dikutip dari Tribunnews.com, Rabu 9 Juni 2021 hal tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, Selasa 8 Juni 2021 lalu.
Rusdi menyampaikan pihaknya akan berusaha seoptimal mungkin untuk memperketat pengamanan bagi seluruh warga NKRI yang bekerja di tanah Papua.
"Yang jelas, ketika melihat gangguan-gangguan seperti ini, TNI Polri terus berupaya secara optimal. Bagaimana gangguan-gangguan itu bisa ditangani dengan baik," kata Rusdi.
Dalam kesempatan yang sama, Rusdi juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir dengan ancaman gangguan keamanan KKB Papua.
Rusdi mengatakan, dirinya bersama TNI-Polri akan menangani berbagai ancaman dari pihak KKB di tanah Papua.
"Pasti akan seperti itu, ketika ada gangguan pasti TNI dan Polri bersama instansi yang lainnya akan menangani gangguan tersebut," kata Rusdi.
Dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/6/2021), sebelumnya, Rusdi telah memperingatkan kepada KKB bahwa tanah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Senin (7/6/2021).
Menurut Rusdi, ancaman KKB tersebut tidak menyurutkan semangat aparat pemerintah dalam membangun Papua.
"Papua adalah NKRI dan itu sudah final. Pembangunan di Papua harus tetap berjalan," kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan wilayah demi kesejahteraan warga Papua.
"Dan tentunya ini akan berdampak terhadap kesejahteraan daripada masyarakat di Papua," terang Rusdi.
