Breaking News:

Berita Bali

Soal Pajak 12 Persen Bagi Sekolah, Ekonom Sebut Masyarakat Makin Sulit Akses Pendidikan

Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kebijakan ini justru akan membuat masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah ke bawah sulit mengakses pendidik

Penulis: Ragil Armando | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Dwi Suputra
Ilustrasi sekolah baru 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen bagi sekolah atau jasa pendidikan lainnya menuai kritik dari berbagai kalangan.

Bahkan, sejumlah ahli ekonomi menilai wacana rencana tersebut malah berbanding terbalik dengan arah kebijakan pembangunan Presiden Jokowi di periode kedua yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kebijakan ini justru akan membuat masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah sulit mengakses pendidikan.

“Akibatnya biaya pendidikan semakin sulit dijangkau masyarakat kelas bawah yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan gratis pemerintah,” kata dia saat dikonfirmasi Tribun Bali, Jumat 11 Jun 2021.

Apalagu, jika pemberlakuan PPN di bidang jasa tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan sekolah di berbagai jenis dan tingkatan: mulai dari pendidikan umum, kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, hingga pendidikan di luar sekolah.

Pemerintah Rencana Kenakan Pajak 12 Persen Bagi Sekolah dan Sembako, Kamrussamad: Kita Akan Menolak!

Rencana Pemerintah Pungut Pajak Sekolah, Kepala Sekolah Negeri dan Swasta di Bali Kompak Menolak

Sekolah Bakal Dikenakan Pajak Mulai Dari PAUD, SD, Perguruan Tinggi hingga Bimbel

Ia melanjutkan bahwa pemerintah semestinya sadar jika kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih terlalu rendah untuk membangun manusia yang unggul. Ini tercermin dari skor PISA Indonesia yang masih berada di urutan 72 dari 79 negara.

PISA atau Program for International Student Assessment merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan yang terdiri dari kemampuan membaca, sains, dan matematika siswa di berbagai negara di seluruh dunia.

“Padahal skor PISA yang mengukur kemampuan membaca, sains dan matematika ada di 74 dari 79 negara. Salah satu masalah utama pendidikan karena akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum merata, akibatnya kinerja SDM kita dibawah rata-rata dunia. Di tambah beban PPN, ya makin sulit lagi bagi anak sekolah mengejar negara lain,” tegas dia.

Padahal, di banyak negara menurut Bhima, pendidikan merupakan sektor yang dikecualikan dari pajak.

“Di banyak negara saja PPN pendidikan itu dikecualikan kok di Indonesia mau dimasukkan. Dasarnya apa saya juga kurang paham kalau hanya sekedar kejar-kejaran soal penerimaan pajak jangka pendek. Pemerintah sepertinya tidak paham filosofi pembuatan aturan PPN kenapa pendidikan harus dikecualikan,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru semakin mencekik kehidupan masyarakat kecil yang menurutnya seperti peribahasa ‘sudah jatuh tertimpa tangga’ akibat kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan agar pemerintah menarik pembahasan revisi KUP dari legislatif.

“Terkait beban bagi masyarakat ibarat jatuh tertimpa tangga. Sudah kena PPN sembako, subsidi listrik mau dicabut, sekarang pemerintah mau kejar PPN sekolah. Dari seluruh jasa pendidikan yang resikonya paling besar dikenakan PPN adalah perguruan tinggi dimana omsetnya diatas 4,8 miliar per tahun. Ini akan mempengaruhi biaya kuliah. Jadi sangat salah total. Pemerintah disarankan menarik pembahasan revisi KUP,” tandasnya. (gil)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved