Seribu Karyawan Garuda Indonesia Ajukan Pensiun Dini, Tunggak Gaji Karyawan Rp 328 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA -Kondisi managemen maskapai Garuda Indonesia berada di titik nadir.

Kini tercatat sebanyak 1.099 karyawan yang telah mendaftar untuk mengikuti program pensiun dini.

Fakta itu terungkap dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak Garuda Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dari total pegawai Garuda Indonesia yang mengajukan pensiun dini, jumlah pilot yang mengajukan program tersebut masih terbilang sedikit.

Baca juga: Garuda Indonesia Bakal Tutup Sejumlah Rute Internasional, Ini Daftarnya

"Sayangnya dari 1.099 dari jumlah yang masuk (mendaftar program pensiun dini), jumlah pilot yang mendaftar tidak terlalu banyak," ujar Irfan (21/6/2021).

Irfan kembali melanjutkan, program pensiun dini yang ditawarkan Garuda Indonesia adalah upaya efisiensi demi menyelamatkan keuangan perusahaan.

Terbatasnya alat operasional Garuda mengharuskan perusahaan ini melakukan penyesuaian jumlah karyawan.

Baca juga: 4 Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia, Mulai Restrukturisasi Hingga Pendirian Maskapai Baru

"Jumlah karyawan ini harus sesuai dengan alat produksi yang bergerak," ucapnya.

Irfan juga memastikan, dalam menjalankan program pensiun dini, manajemen selalu berkoordinasi dengan serikat pekerjanya.

"Pensiun dini adalah program yang kita tawarkan. Benar, kita ada diskusi one way atau two way dengan teman-teman serikat," pungkasnya.

Sebagai informasi, program pensiun dini yang ditawarkan Garuda Indonesia kepada karyawannya, merupakan upaya dalam pemulihan kinerja yang tengah dijalankan oleh perusahaan.

Hal ini diyakini bakal membuat perusahaan yang lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era normal baru.

Meski Berisiko Pailit, Dirut Garuda Yakin Opsi PKPU Bisa Selamatkan Garuda Indonesia

Jajaran Direksi Garuda Indonesia segera memutuskan opsi yang akan dipilih untuk menyelamatkan kesehatan keuangan Perseroan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dirinya lebih memilih opsi kedua dibandingkan tiga opsi lain yang direkomendasikan oleh Kementerian BUMN.