Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3 Juli 2021, Naik Pesawat Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3 Juli 2021, Naik Pesawat Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo Putuskan PPKM Darurat. Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3 Juli 2021, Naik Pesawat Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin 

TRIBUN-BALI.COM - Setahun lebih mengarungi masa pandemi, kasus Covid-19 di Indonesia tak juga mereda.

Lonjakan kasus positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir dilaporkan kembali meningkat.

Merespons hal itu, pemerintah pun memutuskan untuk memberlakukan aturan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo langsung mengumumkan kebijakan PPKM Darurat tersebut hari ini.

Pemerintah beralasan, pemberlakuan PPKM Darurat untuk menekan tingginya kasus harian Covid-19 di Indonesia beberapa pekan terakhir.

“Setelah mendapatkan masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan juga kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Dilansir dari Kompas.com, dalam aturan PPPKM Darurat ini, salah satu syarat bagi mereka yang akan melakukan perjalanan domestik adalah harus memiliki kartu vaksin Covid-19.

Kartu vaksin ini wajib ditunjukkan saat melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat, bis, dan kereta api.

Syarat lainnya, jika menggunakan moda pesawat, harus membawa hasil PCR H-2 keberangkatan, serta tes swab antigen H-1 untuk moda transportasi lainnya.

Berikut bunyi aturan tersebut:

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Baca juga: MAAF Isolasi Mandiri, Jalan Gatsu VI L Denpasar Ditutup hingga 5 Juli, Penghuni Disiapkan Sembako

Dari dokumen yang diterima Kompas.com, berikut aturan lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlaku mulai 3 Juli 2021:

Aturan lengkap PPKM Darurat
Periode penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 kasus per hari.

Berikut aturan pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM Darurat:

1. Sektor non-esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH).

2. Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online.

3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

  • Cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
  • Sementara itu, cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
  • Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam.

4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in).

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Tempat ibadah seperti masjid, mushala, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara.

9. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa (rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Denpasar Tak Terapkan PPKM Darurat
Sementara itu, Pemerintah Kota Denpasar per Kamis (1/7/2021) siang menyebut tak menerapkan PPKM darurat.

Hanya saja, Pemkot Denpasar menyatakan akan merespons lebih ekstra terkait pertumbuhan kasus di Kota Denpasar.

Demikian oleh Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara saat ditemui di kantor Wali Kota Denpasar Kamis, 1 Juli 2021.

“Kami tidak menerapkan, hanya 4 wilayah saja yang menerapkan,” kata Jaya Negara.

Baca juga: RESMI! Jokowi Terapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali Mulai 3 Sampai 20 Juli 2021

“Yang jelas darurat ataupun tidak darurat, kami tetap ekstra sekali dengan kondisi pertumbuhan kasus di Denpasar. Jadi kami tidak berbicara darurat atau tidak darurat saja,” imbuhnya.

Petugas Pecalang berjaga di pintu masuk Banjar Terunasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar, Kamis 1 Juli 2021. Banjar Terunasari melakukan isolasi mandiri setelah 20 warganya positif covid-19.
Petugas Pecalang berjaga di pintu masuk Banjar Terunasari, Dauh Puri Kaja, Denpasar, Kamis 1 Juli 2021. Banjar Terunasari melakukan isolasi mandiri setelah 20 warganya positif covid-19. (Tribun Bali/Rizal Fanany)

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan Satgas yang ada di desa dan kelurahan untuk benar-benar melakukan langkah antisipasi.

Karena penyebaran kasus semakin hari semakin meningkat sejak beberapa hari belakangan.

Apalagi menurutnya, ada satu rumah kos di wilayah Desa Dauh Puri Kaja yang 19 orang penghuni dan warga di sekitarnya positif Covid-19.

“Seperti ada satu kos-kosan dari 43 orang yang diswab, 19 orang positif. Artinya langkah-langkah antisipasi dan pencegahan kita tingkatkan,” katanya.

(Kompas.com/Mela Arnani/Nur Rohmi Aida | Tribun Bali/Putu Supartika)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali, Berlaku 3-20 Juli 2021 dan PPKM Darurat Jawa-Bali, Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin Covid-19

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved