Tinjau Lokasi Tenggelamnya KMP Yunicee di Perairan Gilimanuk, Komisi III DPRD Bali Ungkap Fakta Ini

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tragedi tenggelamnya KMP Yunicee di perairan Selat Bali dekat Pelabuhan Gilimanuk pada Selasa, (29/7/2021) malam mendapat atensi banyak pihak, salah satunya adalah DPRD Bali.

Bahkan para wakil rakyat dari Komisi III DPRD Bali tersebut langsung turun sidak meninjau ke lokasi tragedi tersebut.

Dari hasil sidaknya yang digelar Kamis (1/7/2021) lalu, mereka menemukan bahwa selama ini ada kelonggaran pengawasan di salah satu kawasan pintu masuk Bali.

Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi saat di konfirmasi menemukan jika antara jumlah manifes penumpang dan kru kapal tidak sesuai dengan laporan masyarakat.

• Pencarian Hari ke 7 KMP Yunicee, Tidak Ada Hasil Signifikan, Tim SAR Hentikan Pencarian

Bahkan, tim penyelamat yang terdiri dari para stakeholder terkait hingga kini masih belum bisa memastikan jumlah para penumpang dan kru kapal.

"Komisi 3 DPRD Bali melaksanakan kunjungan ke pelabuhan Gilimanuk, sehubungan adanya musibah kapal karam yang hingga saat kami hadir di sana didampingi otoritas pelabuhan, Polair, TNI AL, Kepolisian dan Basarnas belum bisa memastikan jumlah penumpang dan kru terlihat dari jumlah manifes dan kru yang tercatat tidak sesuai dengan laporan masyarakat yang tertimpa musibah, bahkan logika sederhana dilihat dari jumlah kendaraan yang terangkut," ucap dia, Senin 5 Juli 2021.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar pihak Pelabuhan Ketapang membuka akses informasi terkait tragedi tersebut demi kemanusiaan.

Ia mengatakan, masyarakat, terutama para keluarga korban dari KMP Yunicee, membutuhkan kepastian dan kejelasan mengenai jumlah dan keberadaan korban.

Kepastian itu dibutuhkan karena dinilai masih terdapat kesimpangsiuran mengenai jumlah penumpang yang diangkut KMP Yunicee ketika menjumpai musibah itu.

Gung Adhi juga mengakui adanya kebobrokan dalam tata kelola lalu-lintas manusia di Ketapang-Gilimanuk, seperti kebocoran tiket.

"Kami mendorong segala informasi dari pelabuhan Ketapang agar lebih terbuka demi kemanusiaan, kebocoran tiket dan lain-lain adalah rahasia umum kesampingkan dulu," ungkap politikus PDIP ini.

Berdasarkan laporan kejadian, Kapal terseret lebih dari 1,5 mil dari kejadian awal, dan akhirnya lokasi pasti kapal tersebut menjadi belum jelas.

“Yang pasti banyak korban yang jatuh, mungkin akan mencapai 20an dan mungkin terbanyak selama ini yang pernah terjadi di penyeberangan Gilimanuk-Ketapang,” imbuh dia.

Ia bersama Anggota Komisi III DPRD Provinsi  Bali turut menyampaikan dukacita dan belasungkawa yang sebesarnya kepada korban tenggelamnya kapal KMP Yunicee ini.

Baca juga: UPDATE: Satu Korban KMP Yunicee Ditemukan di Perairan Teluk Sembulungan Banyuwangi

Gung Adhi mengatakan bahwa semestinya pelaksana pelabuhan di Bali menjadi bagian koordinasi dari Pemprov Bali.

Karena selama ini menjadi tanggungjawab ditjen perhubungan laut Kemenhub RI.

"Selama ini sangat sulit pemprov melakukan pengawasan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Bali berpotensi melakukan kesewenangan mengingat pengawasan yang longgar.

Kami di DPRD Bali maupun Pemprov hanya memiliki pola penyampaian aspirasi koordinasi kepada pelaksana daerah ataupun pada sampai tingkatan menteri dan DPR RI untuk peningkatan pengawasan dan atensi," tukasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali