Berita Badung

Terkait Pemadaman Lampu Selama PPKM Darurat, Pemkab Badung Belum Lakukan Pemadaman

Pemkab Badung tidak serta merta akan melakukan pemadaman lampu sampai pukul 20.00 Wita

Polresta Denpasar.
ILUSTRASI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tidak serta merta akan melakukan pemadaman lampu sampai pukul 20.00 Wita selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tidak serta merta akan melakukan pemadaman lampu sampai pukul 20.00 Wita selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini.

Bahkan Pemkab Badung sifatnya akan menyesuaikan, bergantung situasi dan kondisi dilapangan.

BACA JUGA: Kasus Covid-19 Makin Meningkat di Bali, Pemprov Bali Aktifkan Tempat Karantina Terpusat di Kuta

Juru Bicara Satgas Covid-19 Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra saat dikonfirmasi mengatakan ada beberapa tempat yang lampunya dipadamkan.

Bahkan pemadaman yang dilakukan tidak penuh alias dikurangi.

"Kita akan mengikuti instruksi tersebut dengan perincian untuk lampu di tempat umum seperti Puspem, Taman taman dikurangi mulai jam 20.00 Wita dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Selain itu untuk Lampu Penerangan Jalan (LPJ) karena bagian dari keselamatan jalan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan berlalu lintas," tegasnya saat dikonfirmasi Jumat 9 Juli 2021.

Dirinya mengakui pemadaman lampu tidak mungkin dilakukan, lantaran perlu dilakukan kajian oleh Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian.

Namun, jika dikurangi kuantitasnya bisa dilakukan.

"Tetap memperhatikan kebutuhan di lapangan dan nanti harus ada kajian dari Dishub dan aparat kepolisian," tungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kadis Perhubungan Kabupaten Badung, AA. Ngr. Rai Yuda Dharma mengaku untuk pemadaman lampu penerangan jalan masih menunggu SE yang mengatur tentang hal tersebut.

Dijelaskan pemadaman lampu dari pukul 20.00 Wita itu sebatas keputusan rapat yang belum di terima SE-nya.

"SE yang terbaru kan SE pengaturan mengenai Sektor yang bergerak di bidang perdagangan atau berjualan. Sedangkan untuk pemadaman lampu penerangan jalan belum ada," tegasnya

"Hemat kami pemadaman lampu penerangan jalan mohon dikaji dengan matang karena lampu penerangan jalan merupakan bagian dari alat kelengkapan jalan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pengguna jalan," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan jika lampu penerangan jalan dipadamkan akan beresiko terhadap rawan kecelakaan Lalu Lintas atau Laka lantas dan tindakan kriminalitas.

Pihaknya meminta agar bisa dibedakan antara lampu penerangan jalan dan lampu Taman (tempat orang kumpul/rekreasi).

"Kalo lampu Taman itu ranahnya di DLHK. Untuk lampu strategis juga demikian halnya kalau sampai dipadamkan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan kerawanan di bidang kriminalitas. Apalagi lampu penerangan strategis terpasang di halaman sekolah-sekolah, pura-pura dan halaman perkantoran pemerintah," bebernya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan saat ini kawasan pariwisata situasinya sepi karena sudah ditutup.

Namun, jika lampunya sampai dipadamkan situasinya akan menjadi menyeramkan.

"Kami di Badung belum melakukan pemadaman lampu penerangan jalan maupun lampu penerangan strategis mengingat pertimbangan hal-hal tersebut," ucapnya sembari mengatakan sambil menunggu SE yg mengaturnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved