Breaking News:

Berita Bali

Tak Pakai Masker Saat Bepergian, 3 WNA di Ubud Bali Dikenakan Sanksi Denda Masing-masing Rp 1 Juta

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel yang dipimpin oleh Dir Pam Obvit Polda Bali di Puri Ubud, Jl. Suweta Ubud, Gianyar.

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Wema Satya Dinata
istimewa kiriman Humas Kanwil Kemenkumham Bali
Operasi Yustisi yang digelar Tim Gabungan PPKM Darurat Provinsi Bali di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu 14 Juli 2021 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, GIANYAR - Operasi Yustisi yang digelar Tim Gabungan PPKM Darurat Provinsi Bali kembali menjaring Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar Prokotol Kesehatan (Prokes) di kawasan Ubud Kabupaten Gianyar, Rabu 14 Juli 2021.

Tim Gabungan yang terdiri dari Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Satpol PP, Polda Bali dan Polres Gianyar.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel yang dipimpin oleh Dir Pam Obvit Polda Bali di Puri Ubud, Jl. Suweta Ubud, Gianyar.

Operasi Prokes dilaksanakan disepanjang kawasan Ubud Gianyar dengan menyasar masyarakat dan pemilik usaha yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

Baca juga: 7 WNA Terjaring Melanggar Prokes di Badung, Satu Orang Ditahan Paspornya dan 6 Diberi Sanksi Denda

Tim Gabungan Yustisi dibagi menjadi dua dengan dua rute di sepanjang jalan utama di kawasan utama Ubud yaitu Jl. Raya Ubud, dan Jl. Monkey Forest.

Dari hasil operasi, didapat sebanyak 3 orang WNA terjaring melanggar prokotol kesehatan yakni tidak menggunakan masker pada wilayah tersebut.

Ketiga WNA itu yakni satu orang Warga Negara Kanada atas nama Muriel, satu orang Warga Negara Jerman atas nama Wille, dan satu orang lagi Warga Negara Rusia atas nama Alina.

Setelah dilakukan pemeriksaan ketiga WNA tersebut diberikan sanksi teguran dan denda masing-masing sebesar Rp 1 juta sesuai dengan Peraturan Gubernur No 10 tahun 2021.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusai Bali Jamaruli Manihuruk mengimbau kepada semua Orang Asing yang masih tinggal di Bali untuk mentaati segala peraturan yang ada di Indonesia khususnya peraturan atau norma yang ada di Provinsi Bali.

"Apabila WNA tersebut tidak mentaati peraturan yang ada, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali tidak segan-segan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Jamaruli Manihuruk.

Dalam hal ini Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk sangat peduli dalam upaya menekan penularan Covid-19 pada pelaksanaan PPKM darurat terutama pelanggaran yang dilakukan orang asing yang masih tinggal di Provinsi Bali saat masa pandemi ini.

Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan masyarakat, terutama yang ada di Provinsi Bali guna untuk mempercepat pemulihan Pariwisata Bali.

"Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali tidak akan segan-segan mendeportasi WNA yang melanggar prokes dan membandel terutama pada saat PPKM darurat ini," demikian kata Jamaruli Manihuruk.(*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved