Imbas Penerapan PPKM Darurat, Penetapan LPJ Pelaksanaan APBD Bali 2020 oleh Dewan Terancam Molor

"Kalau mau cepat semuanya diselesaikan secara virtual termasuk konsultasi ke Kementerian melalui virtual saja," akunya.

Dalam LPJ tersebut, masalah tentang adanya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjutnya menjadi hal termasuk pokok.

Oleh karenanya, pihaknya berharap agar kedepannya apa yang menjadi temuan BPK sebelumnya tidak kembali terulang di tahun-tahun berikutnya.

Sebelumnya, penyampaian Gubernur Bali Wayan Koster pada rapat paripurna di DPRD Bali beberapa waktu lalu mengatakan, penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Pemprov Bali dari hasil pemeriksaan BPK RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sampai tahun ini opini WTP sudah diraih sebanyak 8 kali berturut-turut.

 Hal itu adalah sebagai prestasi atas kerja keras semua pihak.

Gubernur Koster menyampaikan, dewan terus memberikan dorongan dan pengawasan yang efektif terhadap tata kelola keuangan.

Prestasi WTP memperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Saya terus mendorong WTP berkualitas, temuan semakin berkurang dan kualitas pengelolaan yang lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Bali Putuskan Setop Sementara Layanan Vaksinasi di Dua Tempat untuk Perbaiki Sistem Layanan

Sementara ketepatan menyelesaikan laporan LPJ pelaksanaan APBD 2020 merupakan suatu indikator tata kelola keuangan daerah terkait APBD dan keputusan APBD tepat waktu.

Hal yang sangat baik dengan realisasi yang bagus, pertanggungjawaban yang bagus dan pengesahan tepat waktu.

Kalau hal tersebut bisa diselesaikan dipastikan Bali bisa mendapatkan  penghargaan dana insentif daerah.

"Kita  harapkan LPJ diselesaikan lebih cepat, pertimbangannya kalau bisa diselesaikan lebih cepat akan berpengaruh pada insentif yang diterima Bali setiap tahun dengan  penetapan APBD yang tepat waktu," tutup dia. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali