Breaking News:

Buntut Terima Uang Rp 2,5miliar, DKD Peradi Denpasar Berhentikan Oknum Advokat 

Buntut Terima Uang Rp 2,5 Miliar, DKD Peradi Denpasar Berhentikan Oknum Advokat 

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Aloisius H Manggol
istimewa
DKD Peradi Denpasar Berhentikan Secara Tetap Oknum Advokat Buntut Uang Rp 2,5 M 

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR- Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian akhirnya Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Denpasar, menjatuhkan vonis bersalah terhadap oknum advokat Ary Budiman Soenardi dari kantor Budiman & Co. 

Sidang dengan agenda putusan dibuka oleh Ketua Majelis Gusti Ngurah Muliarta didampingi anggota majelis Ketut Bagiada, I Ketut Jaya, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gede Rudia Adiputra di Ruang Saraswati, Hotel Inna Bali Heritage Denpasar, Jumat 16 Juli 2021. 

Pengaduan terhadap Oknum Advokat tersebut merupakan buntut dari uang sebesar Rp. 2,5 miliar yang diterima bersangkutan dari pengadu, Nicholas John Hyam warga negara Inggris yang tidak lain adalah mantan klien Ary Budiman.

Dalam pengaduan tersebut pada pokoknya menerangkan teradu melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Indonesia karena tidak berlaku jujur, dimana pengadu telah mentransfer uang sejumlah Rp 3miliar kepada teradu yang sebetulnya biaya tersebut dipergunakan sebagai biaya operasional.

Baca juga: Melanggar Kode Etik, Oknum Advokat DPC Peradi Denpasar Divonis Bersalah

Namun perkara di Mahkamah Agung kalah serta kuasa yang diberikan kepada teradu dalam tingkat kasasi telah dibatalkan atau dicabut. 

Tetapi, teradu masih tetap mengambil putusan kasasi di Pengadilan Negeri Denpasar. 

Terhadap pengaduan tersebut ditanggapi oleh teradu bahwa terkait dengan uang sebesar Rp. 3miliar, bukan uang operasional melainkan uang tersebut merupakan lawyer fee teradu untuk memberikan jasa hukum ditingkat Kasasi dan telah diakui oleh pengadu sendiri dalam somasinya tertanggal 20 Oktober 2020. 

Bahwa uang yang ditransfer oleh pengadu sejumlah Rp. 2,5 miliar kepada teradu adalah uang untuk mengurus perkara ditingkat kasasi sebagaimana percakapan pengadu dengan teradu dalam percakapan WhatsApp.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa teradu telah membebani pengadu dengan biaya-biaya yang tidak perlu, sehingga Majelis berkesimpulan teradu telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia yang menyebutkan Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. 

Selain itu, teradu dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia. 

Bahwa Majelis berpendapat tindakan yang dilakukan oleh teradu mengakibatkan rusaknya citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. 

Sehingga teradu harus diberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggarannya berupa pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dan selain itu teradu dibebankan untuk membayar beban perkara. 

Pengadu Nicholas John Hyam didampingi oleh kuasa pendamping masing-masing Johny Riwoe, Yulius Benyamin Seran, Laurens B. Deru, Naldi Elfian Saban dari Kantor Law  Firm Benjamin Seran Jr & Partner sementara dari pihak teradu didampingi oleh Ricky J. Brand, Nengah Sukardika dan Ricky Maulana.

Salah satu Kuasa Hukum Pengadu, Laurens Brindisi Deru menyampaikan bahwa kliennya memberikan apresiasi yang setingginya kepada DPC Peradi Denpasar terutama Majelis DKD yang telah memberikan rasa adil kepada kliennya. 

Advokat asal Flores ini berharap putusan ini patut dijadikan referensi atau pedoman bagi rekan-rekan advokat untuk senantiasa menjaga marwah profesi yang terhormat ini sehingga profesi yang disebut officium nobile selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat pencari keadilan.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved