Berita Nasional

Sebelum Putuskan Memperpanjang, Ketua DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Hasil Evaluasi PPKM Darurat

pemerintah harus segera menentukan langkah kedepan PPKM Darurat yang akan berakhir tanggal 20 juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam

Editor: Wema Satya Dinata
Tribunnews/Jeprima
Ketua DPR RI Puan Maharani 

TRIBUN-BALI.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 sebelum memutuskan untuk memperpanjangnya kembali.

Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak dari kebijakan ini.

Menurut Puan, pemerintah harus segera menentukan langkah kedepan PPKM Darurat yang akan berakhir tanggal 20 juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya. 

Mantan Menko PMK ini melanjutkan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangannya.

Baca juga: Sore Ini, Keputusan Soal Perpanjangan PPKM Darurat Akan Diumumkan Pemerintah

Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

“Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini.

Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu 17 Juli 2021.

Menurut Puan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif.

Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini.

“Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  Bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya,” ujar Puan.

Selain evaluasi, menurut Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya .

“Misalnya akan ada  sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah kedepan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan Vaksinasi,” tuturnya

Soal penyelamatan rakyat ini, Puan kembali menyoroti, masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19.

Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Oka & Ayu Berbagi Nasi hingga Akhir Juli di Jalan Gatsu Timur Denpasar

“Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” tegas Puan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved