Mendagri Tegur 19 Provinsi yang Belum Maksimal Realisasikan Dana Covid-19, Ini Respon DPRD Bali

Menurut Tito, bisa saja dalam persoalan ini kepala daerah tidak tahu, karena masalah anggaran ini kadang-kadang yang lebih paham adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Hal tersebut kerap ditemukan saat Kemendagri turun ke daerah, di mana kepala daerah tidak tahu posisi saldonya.

Baca juga: Promosi Unik Saat PPKM Darurat di Denpasar, Handep dan Kamu Wear Gelar Lockdown Fashion Show

“Ini harus disampaikan segera, karena kadang-kadang yang justru tahu itu Bappeda atau Badan Keuangannya (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sementara kepada daerah kadang-kadang sudah berapa kali diingatkan dan mereka tidak tahu kondisi saldonya, sehingga akhirnya kami kirimkan surat resmi tersebut,” tandasnya.

Di samping itu, Mendagri juga mengeluarkan Surat Edaran kepada Satpol PP agar dalam penegakan PPKM supaya tegas, humanis, manusiawi, dan tidak berlebihan. (*).

Kumpulan Artikel Corona di Bali