PPKM Darurat, 545 Usaha di Badung Melanggar, Kepala Satpol PP Badung: Penyegelan Ada 17 Tempat Usaha

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung mencatat ada 545 usaha di Badung, Bali, yang melanggar saat dilaksanakannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ada 4 usaha yang diberikan sanksi denda administrasi Rp 1 juta.

Kepala Satpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara menyebutkan, dari hasil rekapan yang dilakukan, pihaknya juga sampai melakukan penyegelan ke beberapa tempat usaha.

“Untuk penyegelan ada 17 tempat usaha, karena melanggar PPKM Darurat,” ucapnya, Rabu 21 Juli 2021.

Baca juga: Beri Kelonggaran Aktivitas Masyarakat, Gubernur Bali Keluarkan SE Nomor 11 Tentang PPKM Level 3

Birokrat asal Denpasar itu mengatakan, dari 545 usaha yang melanggar, ada 442 pelaku usaha mendapatkan teguran lisan.

Selain itu 83 pelaku usaha mendapatkan teguran tertulis, 4 pelaku usaha didenda, dan 17 tempat usaha disegel.

“Untuk penyegelan beberapa usaha tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku. Baik dari Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Bupati Badung,” ucapnya.

Dijelaskan, pemberian denda ada SOP yang berdasar Perda dan Perbup tersebut.

Kalau saat PPKM mikro, dia mengatakan, pihaknya hanya memberi peringatan, surat pernyataan, setelah itu baru denda atau tutup 1 minggu.

“Saat PPKM Darurat, keduanya bisa kami berikan, denda dan tutup sementara,” imbuhnya.

Selain tempat usaha, dia mengaku telah melakukan pengawasan kepada masyarakat atau perorangan.

Semua dilakukan saat tim yustisi Kabupaten Badung melakukan penyekatan di beberapa tempat, seperti di Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan lainnya.

“Pelanggaran perorangan juga banyak, mencapai 105 orang. Namun pelanggarannya dan sanksi yang diberikan berbeda-beda,” ucapnya.

Dijelaskan, pelanggaran perorangan 66 mendapat teguran lisan, 9 orang mendapat teguran tertulis, 6 orang sanksi kerja sosial dan 24 orang didenda.

Menurutnya, pengetatan dan pengawasan itu akan terus dilakukan, untuk menekan kasus Covid-19 di Badung.

Baca juga: Selama PPKM Level III, Vaksinasi Jadi Prioritas Pemkab Jembrana

“Tim Yustisi akan terus kami gerakkan untuk menekan kasus. Kami akan tetap bersinergi dengan aparat terkait terutama TNI dan Polri,” bebernya.

Disinggung mengenai wilayah yang banyak terdapat pelanggaran, Suryanegara mengaku pelanggaran banyak terjadi di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara.

Dia menyebutkan, dari hasil rekap data untuk di wilayah Kuta selatan pelanggaran paling banyak dilakukan pelaku usaha. berbeda dengan Kuta Utara paling banyak pelanggaran perorangan.

“Mungkin mobilitas penduduk banyak sekarang di Kuta Utara. Untuk pelanggaran perorangan di Kuta Utara 73 orang dan tempat usaha 121. Di Kuta Selatan pelanggaran perorangan 17 orang dan tempat usaha 155 tempat usaha,” katanya. (*).

Kumpulan Artikel Corona di Bali