Gianyar Tambah Utang Rp 343 Miliar, Ketua DPRD: Ini Membantu Perguliran Ekonomi

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Di tengah lesunya pendapatan Pemerintah Kabupaten Gianyar, akibat pandemi Covid-19, menyebabkan mereka terpaksa berutang untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Di mana saat ini, mereka berutang Rp 343 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Informasi dihimpun Tribun Bali, penandatanganan utang tersebut telah berlangsung, Rabu 4 Agustus 2021.

Dokumen ditandatangani oleh Bupati Gianyar, Made Mahayastra, didampingi Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta, Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Gianyar.

Baca juga: Gianyar Tambah Utang Lagi Rp 343 Miliar, Ketua DPRD: Kita mendukung Pinjaman Itu

Penandatanganan antara pihak PT SMI dengan pemerintah dilakukan secara virtual.

Diketahui, sebelum berutang pada pihak PT SMI ini, Pemkab Gianyar juga sudah berutang di Bank BPD Gianyar.

Total utang yang saat ini dimiliki Pemkab Gianyar Rp 750 miliar.

Utang sebelumnya tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti membangun Pasar Umum Gianyar dan RSU Payangan.

Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta yang hadir dalam penandatanganan utang tersebut, mengatakan, DPRD Gianyar mendukung langkah pemerintah.

Dia berasalan hanya hal tersebut yang dapat membantu perputaran ekonomi di Kabupaten Gianyar.

“Kita di DPRD mendukung dengan pinjaman itu. Karena ini perguliran ekonomi, supaya ada pergerakan,” ujarnya.

Kata Tagel, meskipun pendapatan pemerintah sedang anjlok, karena matinya sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan Pendapat Asli Daerah (PAD) Gianyar, tetapi fungsi pemerintahan harus tetap jalan.

Seperti pembangunan, biaya sosial masyarakat dan sebagainya.

"Kalau hanya mengandalkan PAD, saat ini tidak bisa. Karena semester pertama 2021 ini saja, PAD yang masuk masih di bawah Rp 200 miliar," ujarnya.

Ia pun meyakini, dengan pinjaman ini, semua masyarakat Gianyar akan menerima manfaatnya.

“Dana pinjaman itu, nantinya akan digunakan untuk sejumlah hal. Diantaranya, melanjutkan pembangunan di RSU Payangan, membangun jembatan. Dengan adanya pembangunan, otomatis, pedagang lokal, penjual batu, pasir, mereka bisa merasakan. Kegunaan lainnya adalah untuk pendidikan dan bidang lainnya,” jelasnya.

Hal lain yang membuat pihaknya mendukung pinjaman tersebut adalah sistem angsurannya.

Sebab angsuran utang baru akan ditagih setelah dua tahun berjalan.

Sementara tenornya selama delapan tahun.

“Untuk dua tahun terakhir, tidak bayar. Selanjutnya bayar sampai delapan tahun ke depan. Banyak kabupaten mengusulkan. Namun PT SMI selektif. Gianyar karena terdampak besar, maka dipercayakan ke Gianyar, dengan harapan pembangunan bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa rancangan pendapatan daerah Kabupaten Gianyar menurun akibat pandemi.

Hal itu dibahas pihak eksklusif dan legislatif Kabupaten Gianyar dalam sidang paripurna Pengantar Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, Senin 26 Juli 2021 lalu.

Dalam rancangannya, Pemkab Gianyar tidak seperti biasanya.

Dimana sebelumnya, Pendapatan Daerah selalu dipasang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Kini mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan pendapatan dari sektor yang selama ini menjadi tulang punggung Gianyar, saat ini tidak bisa diandalkan.

Berdasarkan data dihimpun Tribun Bali, Pendapatan Daerah Gianyar tahun 2022 hanya dirancang Rp 1,9 triliun.

Padahal pada tahun 2021 ini, Pendapatan Daerah dirancang Rp 2 triliun.

Dari target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 hanya dirancang Rp 779 miliar lebih.

Sementara target PAD tahun ini dirancang Rp 871 miliar lebih. Dari rancangan pendapatan daerah 2022 yang disampaikan melalui rapat online, diketahui saat ini Pemkab Gianyar sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan anyar daerah sebesar Rp 2,1 triliun lebih.

Baca juga: Gianyar Akan Kembali Tambah Lampu Hias Dengan Anggaran Sebesar Rp12,8 Miliar

Padahal di tahun 2021 ini, Pemkab Gianyar hanya merancang Rp 1 triliun.

Dengan berkurangnya target Pendapatan Daerah tahun 2022, hal itu berimbas pada rancangan Belanja Daerah.

Pada 2021 ini, Belanja Daerah dirancang Rp 2,2 triliun lebih.

Namun pada 2022 hanya dirancang Rp 2 triliun lebih sedikit.

Di mana nilai tersebut terdiri dari Belanja Operasi Rp 1,5 triliun lebih (77,41 persen) Belanja Modal Rp 226 miliar lebih (11,27 persen).

Dalam masa yang tidak menentu ini, Pemkab Gianyar melakukan perubahan signifikan terhadap belanja tak terduga.

Di mana sebelumnya, porsi untuk belanja ini hanya Rp 700 juta atau 0,03 persen.

Di tahun 2022 nanti mendapatkan porsi lebih banyak, yakni Rp 1 miliar atau 0,05 persen.

Sedangkan defisit anggaran dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 58 miliar lebih.

Hal ini terjadi karena rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas, lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana pendapatan.

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun yang mewakili Bupati Gianyar, waktu itu mengatakan, rancangan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi, serta masih adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penerimaan PAD yang mengandalkan pemasukan dari industri pariwisata.

"Ini merupakan rancangan yang realistis, yang bercermin dari kondisi saat ini," tandasnya.

Kata dia, dalam target PAD tahun 2022, masih didominasi rencana penerimaan dari pajak daerah, dengan tetap mengupayakan intensifikasi penerimaan di luar pajak daerah, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

"Untuk pendapatan transfer dalam KUA dan PPAS, bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer anyar daerah. Defisit anggaran tahun 2022 akan dapat ditutupi, terutama bersumber dari penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang saat ini sedang berjalan," ujarnya. (*).

Kumpulan Artikel Gianyar