Berita Denpasar

Salah Obyek, Hartono Adukan Sebuah Balai Lelang di Bali ke Kanwil DJKN

Hartono melalui kuasa hukumnya mengadukan sebuah balai lelang di Bali kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusa Tenggara pad

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Kantor Wilayah DJKN di Renon, Denpasar, Bali. 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hartono melalui kuasa hukumnya mengadukan sebuah balai lelang di Bali kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusa Tenggara pada hari Kamis 19 Agustus 2021.

Pengaduan tersebut lantaran rumah seorang warga di Kota Denpasar bernama Hartono menjadi obyek salah sasaran lelang namun tak kunjung dilepaskan dari obyek lelang.

Perilaku PT. B ini meresahkan Hartono dan keluarga.

Menurut Kuasa Hukum Hartono, I Made Somya Putra SH MH, terdapat beberapa perilaku PT BLBI yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan mendesak izin operasionalnya layak untuk dicabut jika terbukti bersalah.

"Balai Lelang ini telah mengetahui ada permasalahan terkait obyek yang diajukan BPR S. Walaupun secara Subyek dan Obyek lelang telah bermasalah namun masih memaksakan lelang, maka PT B mengabaikan penelitian legalitas formal subjek dan obyek lelang yang patut, atau PT B mengabaikan hukum yang ada," kata Somya kepada Tribun Bali, Kamis 19 Agustus 2021.

Kodam IX/Udayana Pasang Pompa Hidram di Bangli dengan Medan Menantang

PT. B dinilai memaksakan Hartono untuk melelang rumahnya, padahal dasar obyek lelang bukanlah rumah kliennya tersebut, melainkan rumah tetangganya.

Padahal Hartono sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dan bukan merupakan debitur BPR S.

Ia beranggapan balai lelang tersebut tidak netral dan berupaya mencari untung dari proses lelang atas arahan BPR S.

"Dugaan pengkondisian lelang PT B sehingga harga lelang oleh PT B sebenarnya harga lelang yang formalitas belaka padahal sudah dikondisikan sebelumnya," tambahnya.

Selain itu, PT B juga diduga melanggar aturan saat memanggil Hartono untuk datang ke kantornya.

Disampaikan Somya bahwa balai lelang tersebut menyatakan sudah terbiasa digugat di Pengadilan dan tidak mempermasalahkan jika digugat.

Periode Semester I, Capaian Penerimaan Bea Cukai Kanwil Bali Nusra Lampaui Target

"Ini bukti PT B tidak memiliki tanggungjawab moral terhadap masyarakat ataupun perilakunya, apalagi sebagai Tergugat atau Turut Tergugat seolah-olah merasa tidak akan menimbulkan efek apapun dan hanya tunduk pada putusan pengadilan, ditambah lagi hasil putusan pengadilan yang menjadikan PT B sebagai pihak tergugat tidak pernah dipakai sebagai bahan pembinaan oleh kantor wilayah yang membidanginya," tandasnya.

Hartono pun kini memohon Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Bali dan Nusa tenggara dan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar agar melakukan pemeriksaan terhadap balai lelang yang beroperasi di wilayah Bali tersebut.

"Memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena PT B adalah perseroan swasta yang memiliki kekuatan jaringan dan finansial, maka Hartono meminta kepada seluruh institusi penegak hukum, institusi Pengawasan Publik dan lembaga-lembaga negara yang membidangi balai lelang agar mengawasi proses pengaduan ini dan memberikan atensi terhadap masalah ini," pungkasnya. (*)

Ikuti berita terkini Denpasar

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved