Pemerintah  Siapkan Opsi Vaksin Berbayar untuk Orang Kaya

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat.

Vaksin gratis ditujukan kepada kelompok penduduk yang sudah jadi target yaitu 70 persen total populasi 189 juta orang.

Walau demikian ada opsi pemerintah membuka ruang kepada 27 juta orang kaya untuk melakukan vaksinasi mandiri atau bayar sendiri.

"Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruang untuk tahun depan, namun pemerintah menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu 25 Agustus 2021.

Baca juga: Ada Indikasi Sejumlah Pejabat Daerah Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga Mendahului Jokowi 

Baca juga: Menkes Targetkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Januari 2022

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memberi ruang untuk vaksinasi mandiri agar program penanganan Covid-19 tercapai.

"Untuk capai herd immunity, kita tetap anggarkan signifikan untuk pengadaan vaksin. Program vaksinasi masih ada Rp 3 triliun dan antisipasi kalau sampai terjadi muncul varian lain, kita antisipasi belanja sekira Rp 6,5 triliun," katanya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, secara keseluruhan pagu indikatif belanja pemerintah dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk bidang kesehatan senilai Rp 77 triliun.

"Terutama untuk tetap membiayai penanganan Covid-19, yaitu 3T (testing, tracing, treatment), dan perawatan pasien masih dominan hampir Rp 20 triliun. Kalau pasien makin menurun, angka ini tidak terealisi, kita harap begitu," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, menghadapi pandemi Covid-19, APBN menjadi sumber daya yang luar biasa merespon dampak yang ditimbulkan.

Karena itu, agar APBN dapat berperan menangani kesehatan dan memulihkan perekonomian, pajak menjadi penting.

“Sebanyak 70 persen hingga 80 persen penerimaan keuangan atau APBN kita adalah dari pajak. Karena itu, setiap rupiah yang Anda semua bayarkan untuk pajak itu sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat kita sendiri, bagi pembangunan kita, dan bagi negara ini untuk bisa menghadapi berbagai tantangan termasuk Covid-19 saat ini,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pajak adalah tulang punggung bagi suatu negara, sehingga tidak ada negara merdeka tidak mengumpulkan pajak.

"Edukasi, sosialisasi, dan pemahaman mengenai pajak harus dilakukan sejak dini," kata Sri Mulyani.

Untuk mewujudkannya, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Agama untuk memasukkan perpajakan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bela negara.

“Menjalankan tugas untuk mengemban penerimaan negara termasuk perpajakan bukanlah tugas sederhana dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Kerja sama dengan berbagai pihak adalah suatu keharusan," tutur Sri Mulyani.