60 Keluarga Terisolasi, Tidak Ada Jembatan untuk Akses Keluar di Pendem Jembrana

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Warga Kelurahan Pendem, Kecamatan/Kabupaten Jembrana, Bali, mengeluhkan jalan rusak dan tidak adanya jembatan sebagai akses untuk keluar masuknya warga.

Akibatnya setidaknya ada 60 kepala keluarga (KK) yang terisolasi. Hal ini diketahui, saat pemantauan oleh Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna saat menyalurkan bantuan berupa sembako ke warga.

Ni Putu Nariasih (50), warga setempat mengatakan, warga di Lingkungan Dewasana mengusulkan supaya Wabup yang disapa Ipat itu membangun jembatan.

Alasannya, ada sekitar 60 warga, termasuk dirinya masih terisolir lantaran tidak memiliki akses jembatan dari tempat tinggalnya menuju jalan umum di wilayahnya.

Baca juga: Mobil Terios Tabrak Pohon Hingga Body Depan Ringsek di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Jembrana

“Sampai saat ini kami tidak memiliki akses jembatan. Agar kami beserta warga bisa lewat, kami bersama warga membuat jembatan seadanya dengan cara swadaya,” ucapnya, Rabu 25 Agustus 2021.

Jembatan kecil itu dimanfaatkan oleh 60 kepala keluarga atau satu dadia. Satu dadia itu merupakan keluarga besarnya.

Pada dasarnya, untuk sehari-hari akses jembatan itu dimanfaatkan hanya empat KK.

Namun, ketika hari besar agama Hindu Bali, maka akan ada 60 KK yang mengakses.

Karena itu diperlukan perbaikan supaya mempermudah dadia untuk menggelar persembahyangan menuju merajan (pura besar keluarga).

Dijelaskannya, kondisi jembatan itu terjadi sejak 20 tahunan. 60 KK selalu mengakses jembatan kecil yang hanya bisa diakses oleh motor dan pejalan kaki.

Dan jalan setapak rabat beton untuk menuju merajan pun dibangun dengan swadaya oleh dadia.

Dan ketika jembatan rusak, maka dirinya dan dadia yang akan memperbaiki sendiri.

“Dulu waktu bangun habis Rp 2 juta. Terus kalau rusak ya diperbaiki sendiri,” ungkapnya.

Tokoh masyarakat Kelurahan Pendem, I Nengah Cantra mengaku, tepatnya di Jalan Jalak Putih atau di timur Kompi Raider 900, kondisi jalan sepanjang 1,7 kilometer ini rusak parah.

Meskipun warga menyadari saat ini anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan Covid-19, namun pihaknya meminta supaya ada perbaikan jalan karena infratruktur jalan cukup buruk di wilayahnya.