Sederhanakan Surat Suara Pemilu, KPU Bali Siapkan Rancangan Anggaran Pilkada Serentak Rp 225 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah banyak beredar isu-isu panas dalam rencana kegiatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Bahkan berita hoaks terus bergulir yang menyebutkan situasi politik mulai memanas terlebih lagi disebutkan Pilkada serentak 2024 bisa diundur lantaran ketidaksiapan anggaran.

Hal itu dikarenakan pemerintah daerah sudah kehabisan anggaran lantaran pandemi berkepanjangan.

Menangkis sejumlah isu politik yang dinilai hoax, Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan menggelar Zoom Meeting bersama KPUD kabupaten kota se-Bali dan melibatkan media cetak dan elektronik, Rabu 25 Agustus 2021.

Baca juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, KPU Bali Mulai Rancang Anggaran Pilgub

Bahkan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024, KPU Bali telah menyiapkan rencana kebutuhan biaya (RKB) untuk pelaksanaan hajatan politik lima tahunan tersebut.

Bahkan, biaya yang dirancang oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut, KPU Bali merancang anggaran sebesar Rp 255.653.777.745 dengan jumlah TPS sebanyak 9.090 tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Dari angka tersebut terdiri dari RKB tanpa ad hoc dan alat pelindung diri (APD) Rp 144.812.615.745.

Alokasi anggaran untuk honor badan adhoc sebesar Rp 110.700.000.000 dan kebutuhan  APD dan tes kesehatan sebesar Rp 141.162.000.

Lidartawan menjelaskan jika berkaca pada pengalaman Pemilu Serentak 2019 lalu, banyak anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.

Guna mengantisipasi hal tersebut tidak terulang kembali pada Pemilu Serentak 2024, KPU mulai melakukan penyederhanaan terhadap surat suara yang akan digunakan pada pemilu serentak 2024 mendatang.

Ia juga mengatakan KPU telah melakukan pengkajian terhadap beberapa model surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Serentak 2024.

Simulasi juga dilakukan untuk pelaksanaan pemilu serentak nanti, bahwa pemilih saat pemberian suara ke TPS selain mencoblos juga akan dilakukan dengan menandai dan menulis nomor pada calon dalam kertas surat suara.

Lidartawan menjelaskan penyederhanaan surat suara pada rencana pemilu serentak 2024 diantaranya surat suara model 1, penggabungan 5 jenis pemilihan dalam 1 surat suara dengan cara menuliskan nomor urut paslon parpol dan caleg dianggap mudah bagi pemilih ketimbang pada Pemilu 2019 lalu.

Penyederhanaan surat suara model 4, penggabungan 5 jenis pemilihan dalam 1 surat suara dengan tata cara pencoblosan dianggap tidak menyulitkan pemilih.

Baca juga: Pemilu dan Pilkada Tetap Digelar Serentak pada 2024, Raka Sandi: Itu Kesepakatan Tim Kerja Bersama

Kemudian, penyederhanaan surat suara model 5, pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Presiden, DPR dan DPRD dapat mengakomodasi jumlah calon DPD RI lebih banyak seperti yang terjadi pada pengalaman Pemilu 2019 lalu di Sulawesi Tenggara dengan jumlah calon DPD RI 46 calon.