Berita Bali

Sederhanakan Surat Suara Pemilu, KPU Bali Siapkan Rancangan Anggaran Pilkada Serentak Rp 225 Miliar

Bahkan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024, KPU Bali telah menyiapkan rencana kebutuhan biaya (RKB) untuk pelaksanaan hajatan politik lima tahunan

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Sederhanakan Surat Suara Pemilu, KPU Bali Siapkan Rancangan Anggaran Pilkada Serentak Rp 225,6 Miliar 

Kemudian, penyederhanaan surat suara model 5, pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Presiden, DPR dan DPRD dapat mengakomodasi jumlah calon DPD RI lebih banyak seperti yang terjadi pada pengalaman Pemilu 2019 lalu di Sulawesi Tenggara dengan jumlah calon DPD RI 46 calon.

Penyederhanaan surat suara model 6, pemisahan surat suara DPD, suara Presiden, DPR dan DPRD dengan cara mencontreng akan berpeluang mengenai calon-calon lain.

"Dalam hal penyederhanaan surat suara dengan metode pemberian suara menandai dan menuliskan perlu dilakukan perubahan Undang-Undang," ujarnya.

Lidartawan menambahkan, dalam UU No 7 tahun 2017 yang perlu dilakukan perubahan seiribg dengan penyederhanaan surat suara yakni pasal 342 ayat 1,2 dan 3 tentang aturan minimal surat suara karena terdapat pengurangan aturan seperti nomor urut paslon, nama paslon didalam surat suara.

Perubahan terhadap pasal 348 ayat 4 tentang pindah memilih. Perubahan terhadap pasal 353 ayat 1 huruf a, b, c pemberian suara dengan cara mencoblos.

Perubahan terhadap pasal 386 ayat 1, 2 dan 3 tentang keabsahan dengan tanda coblos sedangkan dalam penyederhanaan tata cara pemberian suara juga dilakukan dengan menuliskan nomor urut calon dan mencontreng.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana menyampaikan sesuai aturan Undang-Undang dalam pilkada serentak pemilihan kepala daerah memang dibebankan pada pemerintah daerah.

Meski saat saat hampir semua kabupaten/kota di Bali keteteran akan anggaran dengan situasi ekonomi saat ini, mau tidak mau harus dianggarkan karena perintah undang-undang.

"Sampai saat ini kita belum menerima usulan KPU secara riil angka yang diusulkan untuk anggaran Pilkada serentak 2024," ujarnya.

Adnyana berharap, dalam merancang RKB dalam perhelatan Pilkada serentak nanti bisa dirancang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Baca juga: Minta Coblosan Tak Dilangsungkan Saat Galungan, Lidartawan: Saya Sudah Kirim Kalender Bali ke KPU RI

Berkaca pada Pilkada lalu, banyak yang bisa di efisiensi dengan perbandingan yang diperoleh pada sejumlah provinsi di Indonesia.

"Kita banyak melakukan pemangkasan anggaran saat itu dan ternyata setelah Pilkada masih banyak anggaran yang tersisa," pungkasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved