Sebelum OTT KPK, Bupati Tantri dan Suami Disebut Kerap Ancam Mutasi ASN yang Tak Loyal

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Para aktivis anti-korupsi di Probolinggo, Jawa Timur bergembira dengan ditangkapnya Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR RI Hasan Aminuddin.

Aktivis mensyukuri runtuhnya dinasti politik di Probolinggo di tangan penyidik KPK. 

Aktvitis anti-korupsi Kabupaten Probolinggo, Sarful Anam mengungkap kebiasaan di masa pemerintahan Bupati Tantri yang kini ditahan KPK. 

Baik Tantri maupun suaminya, Hasan yang merupakan mantan Bupati Probolinggo disebut sering membuat ASN takut dengan ancaman mutasi.

Menurutnya, sejak kepemimpinan Hasan hingga Tantri, sudah banyak ASN menjadi korban mutasi karena tak loyal kepadanya.

“Pada zaman Hasan Aminuddin saat menjabat bupati Probolinggo dua periode, banyak ASN, guru dan kepala sekolah dimutasi yang jaraknya jauh sekali dari rumah atau dari tempat bekerjanya yang lama. ASN yang berasal dari Kecamatan Paiton, dimutasi ke Kecamatan Sumber. ASN dari Kecamatan Lumbang, dimutasi ke Kecamatan Paiton yang jaraknya sangat jauh. Para ASN yang tidak loyal kepada bupati atau tidak mendukung pada pilkada, harus siap-siap dimutasi,” kata Sarful kepada Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Hal ini juga terjadi ketika Tantri terpilih menggantikan suaminya sebagai Bupati Probolinggo.

Dia pun menilai masyarakat sangat mengapresiasi KPK atas OTT terhadap Bupati Probolinggo Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, atas dugaan kasus jual beli jabatan Pj kepala desa.

Menurutnya, ASN dan juga bupati harus loyal kepada sistem tatanan negara ini, bukan kepada rezim.

“Ini yang salah di Kabupaten Probolinggo," terang Sarful.

Pesan Moral Sebelum OTT

Sebelum terjaring OTT KPK pada Senin (30/8/2021), Tantri sempat melantik dan mengambil sumpah ASN pada Jumat (16/7/2021) di pendopo.

Saat itu, Tantri berpesan kepada para ASN agar menjaga kepercayaan sebagai pejabat publik.

Dia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki akhlak dan etika yang baik.

“Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Salah satu hal dan tanggung jawab yang sering terlena bahkan terlupa yaitu menjaga moral, akhlak dan etika. Akhlak dan etika itu hal utama dan harus dijaga untuk menjaga muruah diri dan Pemerintah Daerah. Akhlak dijaga bukan hanya sebatas pada pimpinan saja, tetapi akhlak harus dijaga untuk merangkul ekternal dan internal yang membantu kinerjanya,” katanya.