Bupati Probolinggo Terseret Kasus Suap, Menkeu Sri Mulyani Posting Ini di Akun Instagram

TRIBUN-BALI.COM - Beberapa hari lalu terkuak kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo, terkait suap jabatan Kades ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana bersama suaminya Hasan Aminudin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut angkat bicara terkait kasus ini.

Ia mengatakan, korupsi adalah ancaman yang sangat serius dalam mencapai tujuan Indonesia.

“Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan,” tulis Sri Mulyani dalam laman Instagram resminya, @smindrawati seperti dikutip Minggu (5/9/2021).

Baca juga: Masa Lalu Bupati Probolinggo Terkuak, Hidup Puput Tantriana Sari Makin Moncer Usai Dinikahi Hasan

Sri Mulyani kemudian membeberkan dana yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada perkembangan kabupaten Probolinggo.

Dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Kabupaten Probolinggo naik cukup signifikan, dari tahun 2012 yang hanya dari Rp 959,7 miliar menjadi Rp 1,9 triliun pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, alokasi TKDD tercatat Rp 1,85 triliun dan pada tahun 2021 juga tetap sebesar Rp 1,85 triliun.

 “Hingga total alokasi TKDD dari 2012 hingga 2021 adalah sebesar Rp 15,2 triliun,” tambahnya.

Total dana desa yang mengalir ke Probolinggo sejak 2015 hingga 2021 mencapai Rp 2,15 triliun untuk 325 desa.

Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta pada tahun 2015 dan pada tahun 2021 naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 miliar.

Sayangnya, dari anggaran yang terus mengalir, penggunaan TKDD ini tidak maksimal.

Pasalnya, masih banyak anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting).

Pada tahun 2015, tercatat 21,99% dan pada tahun 2019 naik menjadi 34,04%.

Dalam artian, 3,5 dari 10 anak masih kurang gizi.

Baca juga: SOSOK Hasan Aminuddin, Suami Bupati Probolinggo yang Kena OTT, Masuk 10 Besar Peraih Suara di DPR RI

Pengangguran terbuka di Probolinggo pada tahun 2015 tercatat 2,89%.

Pada tahun 2021 malah naik menjadi 4,86%.

 Tingkat kemiskinan memang turun dari 20,98% pada 2015 menjadi 18,61% pada tahun 2020.

“Tapi, tetap saja hampir satu dari 5 penduduk di Probolinggo masih miskin,” kata Sri Mulyani. (*)