PDIP Tolak Usul Jabatan Presiden Diperpanjang

"Ketika Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpah janji jabatan itu menegaskan untuk taat sepenuhnya kepada perintah konstitusi dan menjalani konstitusi dan UU selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDIP terkait jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," katanya.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi pun disebutnya tidak bisa dijadikan alasan, termasuk pandemi Covid-19.

PDIP justru berupaya mendorong agar legacy dari Jokowi dapat diteruskan oleh presiden selanjutnya dan menjadi prinsipnl dalam haluan pemerintahan ke depan.

"Sama ketika bu Risma memimpin Surabaya, ketika dilanjutkan oleh saudara Eri, kemudian senapas dalam membangun Surabaya lewat visi misi yang sudah digariskan oleh bu Risma," kata dia.

"Tetapi dalam konteks nasional, kehidupan politik kita kan disertai ketaatan konstitusi, konstitusi sudah mengatur masa jabatan presiden dua periode, tidak ada klausul perpanjangan, karena pandemi ini tidak bisa dikategorikan sebagai situasional yang bisa dianalogikan seperti force majeur di dalam membangun sebuah konstruksi suatu projek," jelas Hasto.

Selain itu, Hasto menyebut dengan taat pada konstitusi maka akan membuat tata pemerintahan yang baik dan tetap mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa PDIP sama sekali tidak ada keinginan sedikit pun untuk merubah ketentuan konstitusi kecuali hal-hal yang berkaitan dengan Haluan Negara.

Itu pun dengan catatan dilakukan dengan amandemen terbatas dan benar-benar didasari oleh kepentingan bangsa dan negara terhadap arah masa depan kehidupan untuk anak cucu kita.

"Yang kita kenal adalah hal-hal baik dari pak Jokowi, maka mari kita tuangkan dalam Haluan Negara. Ditambah visi bangsa dan negara ini ke depan, yang murni disusun atas kepentingan objektif untuk berbakti, dan membangun Indonesia tanpa disertai agenda-agenda sempit dari partai politik," tandasnya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)