Berita Nasional
Sengkarut Data Antar Kementerian Soal Ketersediaan Jagung Membuat Anggota DPR RI Nyoman Parta Geram
Ia mengungkapkan bahwa akibat dari ketidaksinkronan data tersebut sangat berakibat fatal bagi para petani jagung dan peternak di Indonesia
Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sengkarut data antar kementerian membuat geram legislator di Senayan.
Seperti, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Nyoman Parta mengaku heran terkait tidak sinkronnya data antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian mengenai ketersediaan jagung.
Ia mengungkapkan bahwa akibat dari ketidaksinkronan data tersebut sangat berakibat fatal bagi para petani jagung dan peternak di Indonesia.
Mengingat, harga komoditas jagung menjadi naik dan stok ketersediaannya menjadi langka.
Baca juga: Dikirimi 20 Ton Jagung oleh Jokowi, Suroto: Apresiasi Bapak Presiden Begitu Cepat
Politikus PDIP ini menyebut dari data stok jagung sampai minggu ke- II bulan September 2021 mengalami surplus 2,37 juta ton.
Sementara, hal berbeda justru diungkapkan oleh Menteri Perdagangan, Moh. Lutfi kepada Komisi VI DPR RI.
"Sedangkan Menteri Perdagangan di hadapan komisi VI, mengatakan persediaan jagung tidak ada dan itu yang menyebabkan harga naik sampai Rp 6.100 per kilo, yang lebih miris Mendag sebut jagung diserahkan melalui hukum pasar," kata Parta saat dikonfirmasi, Rabu 22 September 2021.
Parta juga menyebut jika persoalan polemik soal harga dan ketersediaan jagung jika dikorelasikan dengan kondisi di lapangan memang benar-benar terjadi.
"Faktanya di lapangan memang terjadi kelangkaan jagung sampai-sampai peternak bernama Suroto sampai membentangkan spanduk ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Blitar.
Menurut saya data pertanian tidak akurat, harusnya pakai data BPS," kata Parta.
Parta juga mengaku was-was jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan berefek pada kegoncangan di bawah. Yakni petani dan peternak semakin menjerit.
"Saya khawatir jika kondisi tidak cepat diantisipasi, dan ternyata memang kelangkaan jagung karena persediaan yang terbatas, sedangkan impor masih butuh waktu, saya khawatir menimbulkan keributan," tandasnya.
Sekali lagi, tegas dia, ketidakjelasan data ini menyebabkan rakyat yang rugi, baik peternak, UMKM, maupun konsumen.
"Ego sektoral antara kementerian memang sudah akut, dan ego semacam ini yang menyebabkan rakyat menderita," tegas Legislator dari dapil Bali I itu.
Baca juga: MENGEJUTKAN, Presiden Jokowi Langsung Kirim 20 Ton Jagung ke Suroto di Blitar
Sebelumnya, Kementan mengklaim bahwa stok jagung mengalami surplus.
"Ketersediaan stok jagung ada tapi bagaimana sampai ke kawan-kawan peternak tidak ada pelanggaran di lapangan," kata Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin kemarin. (*)
Artikel lainnya di Berita Nasional
