PPKM Memberi Dampak Positif, Ekonomi Tumbuh 5 Persen di Kuartal III 2021

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberikan dampak positif sehingga ekonomi diproyeksi bisa tumbuh lima persen di Kuartal III 2021.

Menurut Sri Mulyani, PPKM dapat menjaga dan mengendalikan varian Delta virus Covid-19 di seluruh Indonesia.

"Kalau kita lihat kuartal ketiga, pertumbuhan kita proyeksinya meningkat menjadi 4 persen hingga 5 persen," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Kamis 23 September 2021.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Keluarga Bakrie Menghadap Satgas BLBI Lunasi Utang Rp 22,67 Jumat Lusa

Baca juga: Bicara Soal Integritas, Sri Mulyani Singgung 127 Kepala Daerah Jadi Napi Korupsi

Sri Mulyani menjelaskan, indikator-indikator, baik di sisi konsumsi maupun produksi, menggambarkan resiliensi atau cukup bertahannya ekonomi Indonesia dari hantaman varian Delta.

"Meskipun kemarin kita dihadapkan pada hantaman Delta varian yang berat, ini memberikan optimisme kepada kita. Pertumbuhan ekonomi akan bisa meningkat lebih baik lagi di kuartal 4," katanya.

Namun ia mengingatkan, optimisme itu akan terwujud jika asumsi varian baru, klaster pendidikan, dan ekonomi terkendali dengan baik.

"Sehingga dengan aktivitas itu, tidak harus diinjak rem lagi karena kita dihadapkan pada kenaikan jumlah kasus Covid-19. Selain itu, yang kita khawatirkan adalah banyak masuk ke rumah sakit dan menimbulkan ancaman kematian," ujar Sri Mulyani.

Defisit APBN

Sri Mulyani juga mengatakan, Indonesia mencatat realisasi deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 383,2 triliun per Agustus 2021.

Ia mengatakan, defisit tersebut masih aman atau sebesar 2,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Posisi APBN pada Agustus adalah defisit Rp 383,2 triliun atau 2,32 persen dari PDB. Jangan lupa bahwa di dalam Undang-undang APBN, (target) defisit itu adalah 5,7 persen dari PDB," ujarnya.

Ia merincikan, belanja negara sudah terealisir 56,8 persen atau sebesar RP 1.560,8 triliun dari target RP 2.750 triliun.

"Ini naik 1,5 persen dari tahun lalu. Sementara, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.087,9 triliun atau naik 10,9 persen dan TKDD Rp 472,9 triliun, turun 15,2 persen," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, katanya, realisasi pajak nanti mengalami kenaikan menjadi Rp 741,3 triliun atau 60,3 persen dari target Rp 1.229,6 triliun.

"Berarti ini tumbuh 9,5 persen. Selain itu, Bea Cukai juga masih menunjukkan perbaikan, terutama dikaitkan atau didukung oleh penerimaan bea keluar Rp 158 triliun dari target Rp 215 triliun atau 73,5 persen," katanya.