Pemprov Bali Siapkan Pelatihan Kerja dan UMKM Bagi Para Pengamen Berpakaian Adat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Saat pandemi Covid-19, di hampir setiap lampu merah serta tempat keramaian lainnya ditemukan gelandangan dan pengemis (gepeng) maupun pengamen.

Bahkan belakangan juga muncul beberapa orang yang mengamen dengan membawa sound system dan menggunakan pakaian adat Bali.

Tak jarang juga mereka yang menggepeng di lampu merah masih di bawah umur.

Terkait fenomena tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Dharmadi menyebut pihaknya sudah mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi maraknya hal tersebut, salah satunya dengan melakukan koordinasi antar lembaga baik yang ada di kabupaten/kota maupun di lingkungan Pemprov Bali.

Baca juga: Banyak Pengamen-Gepeng Disalurkan Jadi ART, Satpol PP Denpasar: Mereka Minggat, Kembali ke Jalanan

Hal ini karena sesuai instruksi Gubernur Bali, Wayan Koster menurutnya para pengamen, gelandangan, ataupun gepeng tersebut diminta dilakukan pembinaan.

"Jadi maraknya pengamen, gepeng, yang bertebaran lah di prapatan jalan-jalan besar kita sudah sempat koordinasikan dengan Dinas Sosial, Satpol PP Denpasar dan Badung untuk antisipasi, termasuk juga bukan mengambil alih tapi mencoba sesuai arahan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti pembinaan," katanya, Selasa 28 September 2021.

Dewa Dharmadi juga menyebut jika usai mengamankan para pengamen, gelandangan, ataupun gepeng tersebut pihaknya langsung melakukan pendataan untuk segera dilakukan koordinasi dengan daerah asalnya.

"Langkah-langkah yang kita lakukan adalah mengambil mereka, kita data, dan selanjutnya nanti akan dicari tahu alamatnya, kita sampaikan ke desa setempat mereka berasal dan kabupaten setempat mereka berasal," paparnya.

Saat ini, para pengamen, gelandangan, ataupun gepeng tersebut berada dalam tahanan di rumah pembinaan di Satpol PP Kota Denpasar.

"Artinya begini ada beberapa yang sudah kita ambil, seperti hari ini dari Jumat sudah ditahan di rumah pembinaan di Pol PP Denpasar," ucap Dewa Dharmadi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan kerja maupun UMKM kepada para pengamen, gelandangan, ataupun gepeng tersebut.

"Kita juga buka diri untuk memberikan pelatihan kerja mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kita tidak memaksa," katanya.

Terkait dengan pelatihan tersebut, ia menjelaskan jika nantinya mereka akan ditampung di asrama yang dimiliki Dinas Sosial di wilayah Pemogan, Denpasar Selatan.

Sedangkan, para pelatihnya sendiri lanjut Dewa Dharmadi berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali.

Baca juga: 3 Pengamen Maudeng Dibawah Umur Ditertibkan, Satpol PP: Tak Semua yang Pakai Udeng Orang Bali

"Tergantung sesuai keahlian dia, Dinas Sosial juga siapkan penampungannya, Dinas Tenaga Kerja juga menyiapkan pelatihnya, itu sesuai apa yang disampaikan Pak Gubernur ke kami. Asramanya sudah kita siapkan di Pemogan,  di tempatnya Dinas Sosial, kita sudah siapkan itu," jelasnya.

Namun, pelatihan itu sendiri menurutnya tidak dipaksakan kepada para pengamen, gelandangan, ataupun gepeng tersebut.

Bagi para pengamen, gelandangan, ataupun gepeng yang menolak diberikan pelatihan, maka pihaknya akan menyiapkan sembako dan mengembalikan ke daerah asal mereka.

"Pada saat mengembalikan mereka ke daerah asal kalau mereka tidak berkenan, Dinas Sosial menyiapkan sembako kepada mereka," tegasnya.

Diharapkannya, melalui pembinaan, pelatihan, tersebut para pengamen, gelandangan, ataupun gepeng tersebut diharapkannya tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Apalagi, menurutnya budaya tersebut tidak dikenal oleh masyarakat Bali.

"Harapannya jangan sampai melakukan itu lagi, budaya kita di Bali kan nggak ada menggepeng, budaya mengamen nggak ada. Kalau memang mereka di PHK alasannya, kita coba berikan pelatihan sesuai kemampuan mereka lah," harapnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali