Erick Thohir Menduga Ada Korupsi di Balik Utang Besar Krakatau Steel

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menduga ada tindakan korupsi di balik utang PT Krakatau Steel Tbk yang mencapai dua miliar dolar AS.

"Dia (Krakatau Steel) punya utang dua miliar dolar AS, salah satunya investasi 850 juta dolar AS kepada proyek blast furnace (peleburan tanur tinggi), ini mangkrak. Pasti ada indikasi korupsi," kata Erick secara virtual, Selasa 28 September 2021.

Menurut Erick, pelaku yang merugikan perusahaan BUMN harus dikejar dan dihukum sesuai aturan yang berlaku di dalam negeri.

Baca juga: Erick Thohir Sempatkan Bertemu Warga Terdampak Covid-19 di Bali: Semangat untuk Bangkit

Baca juga: Pertemuan G20 Akan Berlangsung di Bali Tahun Depan, Erick Thohir Harap Kasus Covid-19 Mereda

"Bukannya kami ingin menyalahkan, tapi penegakan hukum, proses yang salah harus kita perbaiki," ujar Erick.

Disebutkannya, utang yang menumpuk membuat keuangan Krakatau Steel menjadi tidak sehat.

Namun langkah restrukturisasi utang Rp 30 triliun sejak akhir 2018 hingga Januari 2020 dengan melibatkan 10 bank nasional, swasta, dan luar negeri dinilai berjalan baik.

Menurut Erick, langkah restrukturisasi merupakan tahap pertama dalam upaya penyehatan Krakatau Steel.

Saat ini, katanya, dapat dilakukan efisiensi beban bunga dari 847 juta dolar AS menjadi 466 juta dolar AS.

"Sudah berjalan dengan baik, Krakatau Steel berhasil meraup keuntungan Rp 67 miliar pada Agustus 2020 dan meningkat menjadi Rp 800 miliar pada Agustus 2021," tutur Erick.

Erick meminta Krakatau Steel menjaga rantai pasok yang terintegrasi agar menekan ketergantungan terhadap impor.

“Terima kasih kepada direksi dan komisaris Krakatau Steel, dengan restrukturisasi utang, perbaikan arus kas, efisiensi, ada proses bisnis yang baik, akhirnya yang tadinya delapan tahun rugi terus-menerus, sekarang bisa untung Rp 800 miliar," paparnya.

Pembenahan

Menanggapi Menteri BUMN, manajeman PT Krakatau Steel (Persero) mengaku telah melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usahanya untuk memperbaiki keuangan perseroan.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, proses untuk membenahi perseroan merupakan usaha bersama dan membutuhkan waktu, setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya.

Menurutnya, tren meningkatnya utang sudah dimulai sejak 2011 sampai dengan 2018, sehingga akumulasi utang mencapai Rp31 triliun.

Peningkatan utang tersebut akibat beberapa hal, katanya, satu di antaranya pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.

Dikatakan Silmy, manajemen baru Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utang pada Januari 2020, dan hasilnya beban cicilan maupun bunga menjadi lebih ringan.

“Proyek blast furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," kata Silmy dalam keterangannya, Selasa 28 September 2021.

Mitra Strategis

Ia menyebut, saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel.

Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal blast furnace. Artinya sudah ada solusi atas proyek blast furnace dan ditargetkan kuartal III 2022 akan dioperasikan.

“Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore,” papar Silmy.

“Kaitan adanya indikasi penyimpangan atau korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” katanya. (Tribun Network/Seno Tri Sulistiyono/sam)