Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Berita Denpasar

Fraksi Demokrat DPRD Bali Minta Proyek Perluasan Pelabuhan Benoa Dihentikan, Ini Alasannya

Rencana perluasan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, akhirnya disoroti oleh Fraksi Demokrat DPRD Bali

Tayang:
Penulis: Ragil Armando | Editor: Irma Budiarti
Istimewa
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi saat membacakan pandangan umum fraksinya saat Sidang Paripurna, Senin 11 Oktober 2021 kemarin. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rencana perluasan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, akhirnya disoroti oleh Fraksi Demokrat DPRD Bali.

Mereka ragu perluasan Pelabuhan Benoa tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali secara umum.

Bahkan, fraksi partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu, meminta agar proyek perluasan tersebut dihentikan jika tidak memiliki kontribusi dan manfaat kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi, Selasa 12 Oktober 2021.

Utami juga menyebutkan bahwa permintaan ini telah disampaikan secara resmi kepada eksekutif atau Pemprov Bali melalui pandangan umum fraksinya saat Sidang Paripurna Senin 11 Oktober 2021 kemarin.

Baca juga: Kunker Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Pelabuhan Benoa, DPRD Bali Minta Pelindo Tak Bangun Hotel

Ia menyebutkan, sesuai peraturan perundang-undangan 12 mil wilayah laut menjadi kewenangan provinsi.

Untuk itu agar kewenangan tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. 

Ia juga menyampaikan, dengan adanya rencana perluasan Pelabuhan Benoa dan kunjungan kerja anggota dewan ke Benoa, terlihat adanya reklamasi di Teluk Benoa. 

Untuk itu pihaknya meminta agar diperjelas siapa yang bertanggung jawab, apa peruntukannya, apa kontribusi yang diterima oleh Provinsi Bali, dan apa manfaatnya bagi masyarakat Bali.  

“Jangan sampai masyarakat Bali hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, dan bahkan mungkin menjadi objek atau pelengkap penderita,” jelas Utami.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan Gubernur Bali bahwa pemerintahan daerah adalah gubernur dan DPRD. 

Untuk itu bila perluasan Pelabuhan Benoa tidak ada kontribusi dan manfaat bagi Provinsi Bali dan masyarakat Bali disarankan agar perluasan tersebut ditolak saja.

“Kalau tidak ada manfaatnya untuk Provinsi Bali sebaiknya ditolak saja, jadi bukannya menolak tanpa alasan,” tegasnya.

Utami juga menyarankan rencana memperluas Pelabuhan Benoa tersebut agar benar-benar diatensi dengan seksama.

Apakah ada manfaatnya untuk Bali maupun kontribusinya untuk Provinsi Bali.

Baca juga: Pelabuhan Benoa Denpasar Dirancang Jadi Pasar Internasional untuk Tarik Minat Turis Asing

Sumber: Tribun Bali
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved