Ekonomi Warga Jatuh Tanpa APBN, Sri Mulyani: Sekarang Semua Orang Urusi Utang

Saat tiga krisis terakhir yang terjadi pada tahun 1997/1988, 2008 dan tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 tahun 2020.

"Kalau Anda lihat, krisisnya beda-beda. Tapi ujungnya semuanya sama, keuangan negara yang mengalami beban paling besar. At the end, itu yang disebut the real last resort, itu selalu keuangan negara," kata Sri Mulyani.

Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19, anggaran negara digelontorkan untuk meningkatkan ragam bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin, mengguyur relaksasi pembayaran pajak untuk usaha kecil, menengah, serta mikro.

Insentif juga diberikan untuk korporasi.

Dari sisi perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga langsung memberikan relaksasi berupa keringanan pembayaran kredit melalui restrukturisasi kredit perbankan.

Regulasi OJK ini didasarkan pada praktek regulator di luar negeri agar bank lebih resilient.
"Lagi-lagi keuangan negara. Jadi negara hadir membantu neraca yang berjatuhan (neraca rumah tangga hingga neraca industri) untuk masyarakat yang tidak punya tabungan, kehilangan pekerjaan, kita naikkan bansos besar sekali, terutama kesehatan," tutur Sri Mulyani.

Tanpa bantuan APBN, kata Sri Mulyani, warga akan jatuh lebih dalam.

Masyarakat tidak lagi memiliki sumber pendapatan ketika kegiatan ekonomi terpaksa berhenti akibat pandemi Covid-19.

Ujungnya, perbankan bisa kesulitan. Jika ini terjadi, negara pula yang menanggung beban tersebut.

Berbeda dengan dua krisis sebelumnya, Indonesia dan negara-negara lain juga belajar.

Adanya reformasi dari krisis sebelumnya, perbankan kini lebih kuat ketika pandemi Covid-19 menghantam yang berujung krisis.

Ini ditandai dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio/ yang kuat, mencapai double digit.

Baca juga: Megawati Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Sri Mulyani Jadi Wakil

"Maka (dalam krisis) yang ketiga ini bank sudah relatif kuat karena belajar dari dua krisis. Bank itu CAR tinggi, prudential regulationnya cukup sangat prudent," ujar dia.

Menkeu juga menegaskan, pemerintah harus perlu mengejar pendapatan saat negara dan masyarakat dalam kondisi kuat dan sehat.

Sebab, keuangan negara harus mampu mengantisipasi setiap ancaman krisis yang bisa saja terjadi.