Nama Bali Dipertaruhkan, PHRI Badung Tanggapi Penghapusan Cuti Bersama

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah terus berupaya mengendalikan kasus Covid-19 agar tidak menimbulkan gelombang ketiga corona pada momen akhir tahun mendatang.

Salah satunya dengan menghapus cuti bersama pada Natal, 24 Desember 2021.

Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Badung menyebutkan semua itu adalah langkah preventif pemerintah pusat.

Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Bali Melonjak Lagi, Efek Libur Natal dan Tahun Baru

Ketua PHRI Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengaku, saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) memang menjadi puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

Namun dengan kondisi seperti ini, dirinya mengakui akan terjadi kerumunan di beberapa lokasi seperti Daya Tarik Wisata (DTW) maupun tempat-tempat tertentu.

"Iya kalau Nataru biasanya ada perayaan-perayaan hari raya maupun party-party kecil. Hal itu pun memang sangat rentan, dan susah menerapkan protokol kesehatan (Prokes)," kata Rai Suryawijaya, Jumat 29 Oktober 2021.

Rai Suryawijaya mengatakan, harus realistis melihat situasi seperti sekarang.

Pasalnya semua itu tentu berbahaya, karena mobilitas masyarakat susah dipantau.

"Wilayah lain kan belum tentu vaksinasi sudah berjalan. Berbeda dengan Bali yang 3,4 juta penduduknya sudah melaksanakan vaksinasi pertama. Bahkan vaksinasi kedua sudah mencapai 90 persen," jelasnya.

Pihaknya mengaku, dengan ditiadakannya cuti bersama, maka tentu jumlah kunjungan ke Bali, khususnya Badung tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah, katanya, mencoba mengendalikan antara kesehatan dan ekonomi, khususnya di Bali.

"Ini sangat penting, karena nama besar Bali sangat dipertaruhkan. Kami di PHRI ada di posisi netral. Karena kami tahu pemerintah berupaya menekan laju mobilitas masyarakat itu. Sehingga tidak terjadi kasus baru yang mengakibatkan kasus positif di Bali meningkat," bebernya.

Lebih jauh Rai Suryawijaya mengatakan, saat ini kunjungan wisatawan domestik pasti akan ada, namun tidak sebanyak yang diharapkan.

Dirinya mengatakan, langkah preventif ini juga penting dilaksanakan lantaran kasus Covid-19 masih ada.

"Seperti kita naik motor, jangan terlalu ngegas, tapi jangan juga terlalu pelan. Apalagi seperti ini, kita tidak bisa memaksakan, karena pemulihan dan untuk nama Bali juga ke depan," tegasnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sejak jauh hari pemerintah telah melakukan langkah antisipatif kemungkinan gelombang pergerakan masyarakat dengan memangkas tanggal merah dan cuti bersama, termasuk saat momen Natal 2021.

Langkah tersebut di antaranya adalah memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021.

Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Rai Suryawijaya mengaku terkait adanya peniadaan cuti bersama Natal dan Tahun Baru itu karena setelah Bali mengalami penurunan level PPKM yakni pada level 2, mobilitas masyarakat terbilang kembali cukup tinggi.

Dan dia menduga hal tersebut yang membuat pemerintah mungkin mengkhawatirkan adanya euforia perayaan Natal dan Tahun Baru yang membuat terjadinya kerumunan.

"Kalau ini terjadi, sangat berpotensi untuk menjadi peningkatan kasus Covid-19. Nah ini masalahnya preventif, kita paham," ungkapnya.

Walaupun terdapat pembatasan dan peniadaan hari libur, Rai Suryawijaya meyakini akan tetap ada kunjungan wisawatan domestik dan wisatawan mancanegara, namun tidak akan banyak.

Ia juga memprediksi, dengan situasi seperti ini, kunjungan wisdom ini menyentuh angka 15 ribu per hari.

"Karena tetap mereka akan adakan liburan, walaupun tidak berbondong-bondong. Nah wisma, akan mulai datang November ini, kemungkinan antara 5.000 kunjungan per hari, sehingga bisa terkontrol," tambahnya.

Saat ini pemerintah tengah concern untuk mencegah gelombang ketiga pandemi Covid-19 ini.

Karena Covid-19 ini belum berakhir, terlebih varian-varian baru dari virus tersebut masih akan terus bermunculan, sehingga perlu melakukan tindakan preventif.

"Selain dari kesehatan, pemerintah juga memerhatikan dari sisi ekonomi. Bagaimana ekonomi perlahan-lahan jalan, dan ekonomi bangkit. Jadi ibaratnya berlayar di antara dua pulau karang, jadi mesti hati-hati. Dua hal ini harus diseimbangkan karena nama Bali dipertaruhkan di mata dunia," paparnya.

Baca juga: Muncul Klaster Keluarga Pasca Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Laporannya 

Ia mengharapkan di tahun 2022 Bali sudah recovery hingga pada tahun 2023 karena akan banyak ada event-event internasional.

Lalu di tahun 2024 Bali sudah melakukan pemantapan ekonomi yang masyarakat inginkan.

Sementara untuk November diharapkan wisatawan mancanegara jadi berkunjung ke Bali.

"Wisman yang kita harus fokus sekarang. Mudah-mudahan ada. Jadi kebijakan-kebijakan yang bisa menggairahkan lagi wisman itu datang ke Bali. Karena mereka selalu perbandingkan dengan negara-negara tujuan wisata lain, seperti Thailand, Maldives, dan Uni Emirate Arab, Sri Lanka dan Turki," sebutnya.

Promosi yang pihaknya lakukan saat ini dengan menggunakan virtual promotion, salah satunya dengan melakukan webinar yang melibatkan KBRI Indonesia, juga bisnis-bisnis partner yang ada di negara-negara tujuan.

Sementara untuk okupansi hotel saat ini rata-rata masih di antara 20 persen.

"Memang ada yang 45 persen, bahkan ada yang sampai 50 persen. Tapi kalau kita bicarakan Bali sebagai regional, jadi rata-rata 20 sampai 25 persen. Daerah Canggu bagus, dan sudah mulai beberapa di Nusa Dua area, itu termasuk Badung, tapi Seminyak, Legian, Kuta ini masih relatif sepi," katanya. (gus/sar)

Kumpulan Artikel Bali