Berita Nasional
Ketua KPK Menjamin Usut Kasus Dugaan Binis Tes PCR, Firli: KPK Tidak Akan Pandang Bulu
Ketua KPK Firli Bahuri menjamin akan mengusut laporan dugaan bisnis tes Covid-19 PCR yang melibatkan pejabat dan pebisnis.
Penulis: I Putu Juniadhy Eka Putra | Editor: Harun Ar Rasyid
lihat foto
Prima melaporkan dua menteri di kabinet Jokowi tersebut pada Kamis, 4 November 2021.
Dikutip Tribun-Bali.com dari Kompas.com pada Kamis, 4 November 2021, Wakil Ketua Umum Partai Pira, Alif Kamal mengatakan bila laporan terhadap dua menteri tersebut berdasarkan dugaan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.
"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," ujar Alif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Menurutnya, apa yang diberitakan di media terkait investasi bisnis PCR oleh pejabat negara patut ditindak lanjuti. Dalam hal ini, Alif menilai penindak lanjutan dugaan tersebut dilakukan oleh KPK sebagai data awal.
“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif.
Baca juga: Mangkir, KPK Minta Dosen Universitas Udayana I Dewa Nyoman Wiratmaja Kooperatif Penuhi Panggilan
Lebih lanjut, ia meminta KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan Luhut dan Erik dalam bisnis PCR tersebut.
"Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," ucap dia.
Prima berharap, KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," kata Alif.
Dugaan Bisnis PCR
Dugaan bisnis PCR bermula ketika Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
