Berita Politik

Gugatan Kubu Moeldoko Ditolak PTUN, Kader Demokrat Bali Cok Asmara:Kemenangan Dharma Melawan Adharma

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa 23 November 2021

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
istimewa
Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM)  kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa 23 November 2021.

Terkait hal tersebut, politikus Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati alias Cok Asmara mengaku bersyukur dengan putusan tersebut.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan bagian dari cerminan keadilanyang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada para kader Demokrat dan kemenangan demokrasi rakyat Indonesia.

Baca juga: Bincang dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Moeldoko: Saya Digebukin ICW, Silakan Saja

"Sebagai kader di daerah kami sangat bersyukur, karena ini merupakan bagian dari cerminan keadilan yang diberikan Tuhan kepada kami dan juga kemenangan demokrasi rakyat Indonesia," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa sore.

Apalagi menurutnya putusan tersebut masih dalam suasana hari raya Galungan dan Kuningan yang mana dalam kepercayaan Hindu merupakan perayaan kemenangan dharma melawan adharma.

"Ini kan masih suasana Galungan-Kuningan yang baru saja berlalu, sehingga ini bisa dikatakan merupakan kemenangan dharma melawan adharma," paparnya.

Tidak hanya itu, kemenangan itu juga menurutnya semakin membuat para kader Demokrat, khususnya di Bali semakin semangat melakukan konsolidasi untuk kejayaan Demokrat di Pemilu Serentak 2024.

"Ini membuat kita makin semangat konsolidasi untuk kejayaan Demokrat di 2024 nanti," tegas Ketua DPC Demokrat Gianyar ini.

Di sisi lain, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa pihaknya bersyukur dan mengapresiasi atas putusan Majelis Hakim PTUN tersebut.

Menurutnya, putusan tersebut dinilai tepat dan menunjukkan sikap integritas, obyektif dan adil dari Majelis Hakim.

“Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Putusan  Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil  dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkapnya, Selasa 23 November 2021.

Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebab perkara ini menyangkut internal parpol.

Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum.

Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Baca juga: Demokrat Bali Usung AHY Jadi Capres 2024, Mudarta Dipastikan Terpilih Jadi Ketua DPD di Musda

Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020.

Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” pungkas Hamdan. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved