Forum Bali Bangkit akan Demo ke Jalan, Jika Pemerintah Pusat Tak Respon Surat dan Wisman Tak Datang

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Forum Bali Bangkit masih menunggu pemerintah pusat merespon surat terbuka yang sempat dikirimkan, Jumat 19 Oktober 2021 lalu.

Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Agung Partha Adnyana mengatakan, hingga kini belum ada respon terkait surat tersebut.

"Sampai saat ini sejak 3 minggu lalu kami mengeluarkan surat terbuka belum ada respon dari pusat. Sudah ada koordinasi-koordinasi kecil, mungkin pemerintah sedang berpikir karena kami masih konsisten berjuang mengenai surat yang kami bawa ke Jakarta," katanya, Rabu 8 Desember 2021.

Saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder pariwisata yang ada di Bali.

Baca juga: Bila Tak Ada Respons Surat Terbuka & Wisman Belum Datang per Desember, Forum Bali Bangkit Akan Demo

Dan ia akan melihat efektivitas dari surat terbuka ini hingga Desember 2021 akhir.

Bahkan jika tidak ada perubahan, ia mengatakan akan melakukan aksi demo atau turun ke jalan.

"Sekarang ini kan kami berkoordinasi. Kami lihat efektivitas ini. Kami sampaikan juga ini harus ada limitnya. Dan kami sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau memang tidak ada respon, kemungkinan Januari kami akan ada aksi semacam demo. Masih kami cari hari baiknya," jelasnya.

Tuntutannya yakni terkait kebijakan pariwisata. Karena memang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masyarakat Bali sebesar 52 persen dari pariwisata dan, menurutnya, masyarakat Bali tidak bisa hidup lebih lama lagi jika kebijakan tersebut tidak dibenahi.

"Kami tidak ada waktu untuk menunggu lebih lama lagi untuk ini. Untuk wisdom zero every rate only hotel 10,97 persen. Itu artinya tidak cukup dari Januari dan itu data dari BPS. Nanti aksinya kami rencanakan lagi di mana. Batas responsnya kami harap Desember," ujarnya.

Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB), I Wayan Puspanegara mengatakan, dengan hal tersebut merupakan langkah konkrit yang bisa menyelamatkan Kondisi perekonomian masyarakat didestinasi kerakyatan.

"Kami bisa lihat banyak masyarakat yang berkecimpung di dunia pariwisata. Itu kami lihat kalau orang bicara pariwisata pasti soal hotel dan restoran kan. Sebenarnya yang paling berdampak pekerja marginal yang saat ini mereka terakumulasi mungkin di atas ratusan ribu. Siapa mereka? Ya para daily worker, pekerja kontrak, bukan hanya di hotel dan restoran, tapi juga di destinasi atraksi," ucap Puspanegara.

Dan jika nanti di akhir Desember pihaknya tidak mendapatkan wisman sementara oplah pariwisata Bali pada wisman, jika sampai akhir Desember pemerintah pusat tidak memberikan keputusan, mereka akan mengambil aksi turun ke jalan.

"Dan karena kami orang pariwisata, kami akan kemas sedemikian rupa agar tidak menjadi insiden buruk buat kami tetapi justru menjadi perubahan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan agar masyarakat kami bisa bernapas yang saat ini sangat sekarat," tambahnya.

Pihaknya menyadari saat ini kebijakan PPKM masih berlaku maka dari itu aksi nantinya akan menaati prokes terlebih banyak masyarakat Bali yang sudah divaksin.

Bahkan ia menyandingkan kegiatan aksi nanti dengan jumlah penonton Liga Eropa.

"Kalau liga Eropa sudah 45 ribu orang ada di stadion dan tidak masalah dan berjalan terus. Mungkin bisa disandingkan dengan itu. Saya tidak sebutkan jumlah yang akan ikut aksi, tapi bisa disandingkan dengan Liga Eropa. Yang jelas Liga Eropa dan Spanyol berjalan, tidak ada kasus. Dan kita di Bali masyarakat sekarang dengan PPKM level 2 kegiatan sosial budaya tetap berjalan, kasus hanya dua hingga 1 digit," jelasnya.

Pihaknya juga sedang menanti simulasi yang pasti tentang tata cara menangani kedatangan wisman di Bali.

Sebelumnya pernah ada simulasi, tapi faktanya, menurut Puspanegara, simulasi tersebut tidak berjalan.

Terlebih border internasional sudah lama dibuka yakni 14 Oktober 2021, tapi tidak ada satu pun wisman yang datang ke Bali.

"Kesabaran kami sudah berakhir dan kami tunggu sampai Desember. Kalau sampai akhir Desember tidak terjadi perubahan, tidak ada customer yang masuk, terlebih di bitter guest yang sudah menunggu untuk masuk Bali. Coba lihat Australia co-responden kita. Mereka sangat berbondong-bondong ingin masuk ke Bali. Namun faktanya tidak ada regulasi kita yang bisa membuat mereka masuk ke Bali," katanya.

Terkait pembatalan PPKM Level 3, Partha Adnyana mengaku menyetujui hal tersebut karena ia menilai seluruh masyarakat Bali khususnya sudah vaksin, menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan sudah menerapkan PCR sebagai syarat perjalanan dan syarat lainnya.

"Sekali-kali kita tes lah dengan cara yang seperti ini (tetap mengadakan perayaan Nataru). Tetap kita gunakan beberapa parameter. Tetap Protokol kesehatan nomor 1 selain itu vaksinasi sudah, PeduliLindungi kita sudah, harga PCR sudah turun. Saya kira tidak ada masalah," katanya.

Dia mengatakan, terkait kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat pastinya membuat wisatawan mancanegara kecewa.

Namun dalam hal ini pemerintah tidak bisa disalahkan juga karena situasi saat ini yang cenderung dinamis.

"Omicron ini seperti apa? Dan, menurut saya, ternyata split-nya cepat. Hanya saja tidak terlalu mematikan karena vaksinasi di Bali tinggi. Terbukti sampai saat ini di Bali kita ada acara Harley Davidson, Kadin dan Presiden RI Joko Widodo datang ke Bali landai (kasus Covid-19). Mungkin itu yang dilihat," ujarnya.

Secara umum belum ada acara-acara khusus menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Namun ia memberi saran untuk dicoba saja tetap mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru.

Baca juga: Ribuan Event Libur Nataru Terlanjur Batal Akibat Aturan PPKM Level 3, Ini Kata Forum Bali Bangkit

"Mengapa tidak dicoba adakan saja, tapi dengan beberapa parameter. Adakan di ruangan terbuka, diisi 50 persen, no alcohol sampai pukul 02.00 Wita, misalnya. Kami sudah share ke Kementerian Pariwisata sarannya. Kami akan lakukan seperti itu," sebutnya.

Artinya tetap ada perayaan Nataru, namun yang terkontrol. Ia juga mengatakan, di Bali setiap hari terdapat upacara atau odalan yang jumlah orangnya ribuan dan sejauh ini berjalan baik-baik saja.

Yang terpenting sama seperti itu saja di ruangan terbuka terisi 50 persen.

Dan itu sifatnya harus mendaftar ke Satgas.

"Artinya dibuka jangan sembarangan. Kalau dia melanggar, izinnya dicabut langsung. Dan diadakan di ruang terbuka yang bisa dikontrol seperti hotel, tapi kalau pantai bisa dikontrol, ya monggo. Hotel kan relatif normal," ujarnya.

Dan kebijakan karantina, menurutnya, sangat mematikan atau menghentikan wisman yang akan datang ke Bali.

Pasca batalnya PPKM Level 3, ia mengatakan belum ada wisdom yang booking untuk libur Nataru ke Bali.

"Pasca PPKM dibatalkan masih dinamis banget tiba-tiba jadi dan cancel lalu tiba-tiba mundur. Banyak teman-teman yang ngambul (ngambek) ketika saya tanya bagaimana wisdom apakah jadi wisdom booking tempat, mereka kesal ketika kita suruh wisdom agar jadi booking tempat. Mereka mengatakan tidak mau dan bukan salahnya. Grup-grup kecil banyak yang di-cancel sampai ribuan event," katanya.

Demi mengantisipasi potensi kerumunan, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan skrining ketat bagi pengunjung menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mengantisipasi adanya kerumunan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Bali.

"Kalau misalnya ada mengatur kapasitas dari masing-masing objek, itulah yang ditetapkan, misalnya Pantai Kuta berapa ribu orang," kata Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, Rabu 8 Desember 2021.

Ia mengakui untuk mengawasi tempat-tempat wisata terbuka seperti pantai agak sedikit kesulitan.

Oleh sebab itu, pihaknya bakal menggandeng berbagai stakeholder terkait, seperti aparat keamanan, pecalang untuk ikut mengawasi hal tersebut.

"Tentu tidak mudah untuk mengawasi, tapi dengan kerjasama yang baik antara petugas, pecalang, dengan aparat keamanan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tetap bakal melakukan berbagai penegakan disiplin dan sosialiasi protokol kesehatan (prokes) yang ketat kepada masyarakat.

Satgas kabupaten/kota diharapkan mengawasi ketat dan memastikan pengelola tempat wisata menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Pemda diminta tegas kepada pengelola yang melanggar.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

"Sosialisasi pakai prokes, saya kira wisatawanberkepentingan untuk hidup sehat," tandasnya. (sar/gil).

Kumpulan Artikel Bali