'Saya Ingin Cepat', Jenderal Andika Perkasa Pelototi Kasus Korupsi Uang Prajurit
Kasus yang melibatkan anggota TNI berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisal YAK tersebut telah merugikan institusi TNI dalam jumlah yang besar.
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa serius untuk memberantas korupsi di tubuh TNI.
Kali ini, Jenderal Andika Perkasa menaruh perhatian serius terhadap pengusutan korupsi uang prajurit TNI.
Jenderal Andika Perkasa meminta agar pengusutan kasus korupsi di TNI AD diselesaikan secepatnya.
Kasus korupsi di tubuh TNI AD yang kini disorot Jenderal Andika Perkasa yakni kasus dugaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat ( TWP-AD) periode 2013-2020.
Kendati demikian, Jenderal Andika Perkasa mengimbau agar penyelesaian kasus ini dapat dilakukan secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan ini disampaikan Panglima TNI saat menerima audiensi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Laksamana Muda TNI Anwar Saadi.
"Saya ingin terus cepat tapi harus tepat, jangan sampai lama-lama, karena tidak ada yang ditunggu.
Tapi jangan pula terburu-buru sehingga tidak teliti," kata Jenderal Andika Perkasa seperti yang disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.
Lebih lanjut Andika mengatakan kasus yang melibatkan anggota TNI berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisal YAK tersebut telah merugikan institusi TNI dalam jumlah yang besar.
Di samping itu, dia menuturkan penyalahgunaan dana TWP-AD dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat, mengingat TNI diberikan kewenangan termasuk dalam hal penegakan hukum.
Sebab itu Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini meminta agar kasus seperti ini tidak terulang lagi kedepannya.
“Itu kerugian yang luar biasa, itu tidak boleh terjadi lagi, dan ini sebagai pembelajaran sebenarnya," tegasnya.
Sementara terkait tuntuan dalam perkara ini, Jenderal Andika menilai sudah bagus.
"Kalau saya lihat tuntutannya kayaknya bagus sudah masuk berkasnya, kita benar-benar harus akuntabel karena kita institusi yang diberikan kewenangan, termasuk menegakkan hukum, bagaimana kita mau dipercaya apabila kita sendiri tidak akuntabel," ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksamana Muda TNI Anwar Saadi memaparkan bahwa dalam perkara ini, tim penyidikan bersifat koneksitas.