Mobil Antipeluru di Jalanan Bali, PUPR Cek Kondisi Jalan, Persiapan KTT G20 Perlu Rp 505,9 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan dan perbaikan sejumlah infrastruktur di Bali sebagai persiapan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam persiapan presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali dibutuhkan anggaran Rp 505,9 miliar.

Anggaran tersebut untuk penataan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai dalam bentuk showcase.

"Ini nanti semua kepala negara akan ditunjukkan kebijakan Indonesia dalam green economy dengan memperluas mangrove di Indonesia, salah satunya Bali," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa 25 Januari 2022.

Baca juga: Menhub Apresiasi Kolaborasi Ekosistem Kendaraan Listrik di Bali Dukung Penyelenggaraan KTT G20

Menurutnya, PUPR juga akan melakukan preservasi jalan dan jembatan Simpang Pesanggaran - Nusa Dua, Jimbaran - Uluwatu dan penataan lanskap bundaran serta pedestrian.

Kemudian, median ruas jalan Bandara Ngurah Rai hingga lokasi venue acara KTT G20, serta peningkatan Jalan Simpang Siligita - Hotel Kempinski.

"Ini jalur yang akan dilalui kepala negara, karena mobilnya itu semua antipeluru, minimal beratnya 20 ton. Jadi kita cek semua jembatan-jembaran yang dilakui rombongan 39 kepala negara ini," papar Basuki.

Presidensi G20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 dan berakhir pada 30 November 2022, dimana rangkaian pertemuan pada Presidensi G20 Indonesia terdiri dari KTT G20, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, dan pertemuan tingkat Engagement Group.

Dalam pelaksanaannya, pertemuan Sherpa berperan penting untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat tinggi pada pertemuan puncak KTT yang dihadiri oleh Presiden/Kepala Negara anggota G20.

Sementara itu, menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat komunikasi publik penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, pemerintah akan membentuk tim juru bicara untuk forum dalam Presidensi G20 Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, usulan ditujukan untuk membangun kekompakan, kolaborasi, dan kepercayaan dalam negeri melalui sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia.

“Kami mendiskusikan beberapa kebijakan yang berkaitan atau menindaklanjuti Instruksi Bapak Presiden yaitu strategi komunikasi G20 harus dilakukan secara masif, baik di dalam negeri dan untuk masyarakat internasional. Jadi, hari ini kami mengambil beberapa keputusan, yang pertama usulan penunjukkan juru bicara,” ujarnya.

Menurut Johnny, usulan juru bicara (jubir) untuk Serpha Track diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Adapun untuk Finance Track, juru bicara dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakil ketua oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Sementara, komunikasi yang umum terkait penyelenggaraan akan dilakukan oleh saya sebagai Menteri Kominfo, dan secara khusus komunikasi isu-isu terkait dengan kebijakan presiden dari Istana Presiden akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Pak Moeldoko,” katanya.