ADV

Peserta Program JKN-KIS Kini Tidak Perlu Bawa Kartu, Cukup Sebutkan NIK Saja

DALAM rangka memberikan kemudahan peserta dalam mengakses layanan, BPJS Kesehatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas p

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Harun Ar Rasyid
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
BPJS Kesehatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

"Kedepan cukup menggunakan sidik jari atau finger print dan face recognition. Sekarang ini dengan NIK terlebih dahulu kita kembangkan," imbuh Ghufron.

Dia mengatakan BPJS Kesehatan itu sekarang tidak perlu antri 5 sampai 6 jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dari rumah melalui online bisa tahu kira-kira dilayani kapan dan urutan nomor berapa.

Banyak orang belum tahu bahwa ada perubahan dasar dalam meningkatkan mutu atau layanan kesehatan di JKN-KIS.

"Dulu harus menunggu sampai 6 jam, sekarang cukup dari rumah sudah tahu kira-kira akan dilayani jam berapa dan urutan nomor berapa," jelasnya.

Keamanan data NIK menjadi nomor peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan dilakukan secara berlapis mengantisipasi kebocoran data, mulai dari bekerjasama dengan Kominfo, BSSN dan lembaga-lembaga lain yang menangani keamanan data.

"Dalam keamanan data kita kerjasama dengan semua pihak dan tentu itu tantangan tersendiri tetapi kita optimistis (keamanan data dapat terjaga dengan maksimal). Sampai kemarin tidak ada gangguan dalam pelayanan," ungkap Ghufron.

Zudan lebih lanjut menyampaikan 272 juta lebih penduduk Indonesia sudah mempunyai NIK, dan 99,21 persen nya sudah memiliki KTP elektronik sehingga insyaallah praktek di lapangan tidak akan banyak persoalan.

Kolaborasi ini benar-benar efisien menjadikan NIK menjadi satu sistem terintegrasi dengan pelayanan kesehatan sehingga dapat menghemat banyak hal.

Penghematan yang dimaksud lebih kepada pihak BPJS Kesehatan tidak perlu lagi mencetak kartu peserta dan mengirim kartu tersebut ke daerah-daerah. Ghufron mengungkapkan penghematan cetak kartu dan kirim kartu mencapai puluhan miliar rupiah.

"Angkanya untuk anggaran normalnya sekitar Rp 70 miliar dulu tetapi tentu bisa berkurang dan bisa hemat sampai segitu," demikian kata Ghufron. (adv/zae)

BERITA LAINNYA

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved