Ditjen Dukcapil Gelar Rakornas di Bali, Mendagri Minta Hindari Pungli Untuk Jaga Integritas

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar menjaga integritas dalam bertugas.

Menurutnya, kemajuan sistem yang dibangun Dukcapil harus diimbangi dengan penyesuaian budaya kerja yang baik, dengan diawaki sumber daya manusia (SDM) yang inovatif.

"Personel-personel yang mengawaki Dukcapil harus yang berintegritas baik, dan juga inovatif," kata Mendagri dalam keterangan persnya usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 di Hotel Grand Hyatt Bali, Kabupaten Badung, Selasa (8/2/2022) malam.

Mendagri mengaku, pihaknya tak segan-segan untuk menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk penyimpangan moral, seperti pungutan liar atau pungli dalam kegiatan pelayanan publik, misalnya dalam pengurusan administrasi kependudukan.

"Saya juga mengambil tindakan-tindakan tegas kalau nanti ada, misalnya masih ada pungli, saya turunkan tim untuk mengecek," tegasnya.

Mendagri menekankan, layanan administrasi kependudukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil harus bebas dari praktik pungli. Untuk itu, selain melalui sistem yang baik, hal ini juga harus dibangun melalui integritas aparaturnya.

"Kita harapkan budaya, paradigma lama ini harus dibuang, dibersihkan, dibenahi, sehingga jajaran Dukcapil dari pusat sampai daerah mendapat image yang positif di mata masyarakat," tegas Mendagri.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital Dalam Genggaman”.

Sesuai tema kegiatan, salah satu agenda Rakornasi kali ini yaitu peluncuran SIAK Terpusat.

"Program kedukcapilan yang mengadopsi sistem elektronik atau digitalisasi, dan kemudian menyatukan atau mengintegrasikannya satu data nasional, itu adalah lompatan yang sangat penting sekali,” kata Mendagri dalam sambutannya.

Dengan mengadopsi sistem berbasis digital, Mendagri mengatakan, masyarakat akan dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan dan mengurus berbagai administrasi kependudukan.

Hal inilah yang menjadi poin penting dalam pelayanan publik, yaitu bagaimana memberikan kepuasan lewat pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

“(Sistem digitalisasi) akan mempermudah dalam layanan publik, orang lebih mudah mendapatkan pelayanan, dan berbagai survei juga menunjukkan bahwa 80 persen masyarakat puas dengan sistem digitalisasi Dukcapil ini,” ungkap Mendagri.

Mendagri juga menilai, berbagai terobosan yang dilakukan jajaran Dukcapil, termasuk dengan membangun satu data kependudukan, merupakan inovasi yang akan berguna dalam mempercepat berbagai layanan pengurusan administrasi kependudukan.