Berita Bali

Menko Luhut Minta Penanganan Sampah Sarbagita Bali Harus Tuntas Sebelum Penyelenggaraan KTT G20

Menurut Menko Luhut, penanganan sampah di Sarbagita Bali harus tuntas sebelum penyelenggaraan acara puncak Presidensi KTT G20 Indonesia 2022,

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA
ilustrasi. Tumpukan sampah di TPA Suwung Denpasar beberapa waktu lalu. Menko Luhut Minta Penanganan Sampah Sarbagita Bali Harus Tuntas Sebelum Penyelenggaraan G20 

TRIBUN BALI.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan koordinasikan kesiapan penyelenggaraan pertemuan G20.

Salah satu yang menjadi fokus saat ini yaitu tentang pengelolaan sampah di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), Bali.

Menurut Menko Luhut, penanganan sampah di Sarbagita Bali harus tuntas sebelum penyelenggaraan acara puncak Presidensi KTT G20 Indonesia 2022, November mendatang di Bali.

“Jadi ini betul-betul kita harus keroyokan, waktunya ini tidak lama lagi.

Baca juga: Kewalahan Urai Sampah Kiriman, DLHK Badung Akui Sudah Evakuasi 2.500 Ton Sampah

Ini juga menjadi kesempatan untuk Bali, agar Bali menjadi bersih,” ujar Menko Luhut di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15 Februari 2022).

Menko Luhut mengatakan, berkaitan dengan penanganan sampah Sarbagita ini, isu yang perlu diperhatikan yaitu masih adanya timbunan sampah yang belum tertangani secar tuntas.

Kemudian sekitar 900 ton/hari sampah Kota Denpasar masih sangat bergantung kepada TPA Suwung, ini mengakibatkan TPA Suwung semakin penuh.

Untuk itu, TPA Suwung harus segera ditutup karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima masukan sampah baru.

“Untuk itu pembangunan infrastruktur prioritas berupa 3 TPST dan 9 TPS3R di Denpasar akan didukung, tapi perlu dicarikan alternatif lokasi TPA sementara untuk Kota Denpasar sebagai pengganti TPA Suwung sampai sarana pengolahan sampah beroperasi secara penuh,” kata Menko Luhut.

Terkait pembangunan 3 TPST di antaranya TPST Padangsambian, TPST Kesiman Kertalangu, dan TPST Tahura, Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan akan dilakukan setelah adanya lelang dan ditargetkan selesai pada September mendatang.

Untuk kebutuhan anggaran pembangunannya, Diana mengaku diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 105 Miliar Rupiah yang direncanakan dibiayai melalui loan Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities (ISWMP).

Dan pihaknya sudah menyurati bank Dunia agar mendapatkan persetujuan.

Disamping itu, Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara melaporkan dengan akan dibangunnya 3 TPST itu maka akan mampu menampung sampah sebanyak 1.024 Ton/hari

Artinya jika 3 TPST tersebut dapat beroperasi di September mendatang, masalah sampah di Denpasar bisa teratasi.

Baca juga: Aturan PPKM Level 3 Terbaru, Menko Luhut: WFO Kembali Jadi 50 Persen

Menyambut hal tersebut, Menko Luhut meminta pembangunan 3 TPST bisa lebih cepat diselesaikan dari target sebelumnya, karena menurutnya hal ini harus ditangani secara darurat dan cepat agar Bali siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 Indonesia 2022.

“Saya minta Pak Walikota, Pak Gubernur, Pak Wamen LHK, kita semua bisa bahu membahu membantu Dirjen Cipta Karya untuk dapat memulai konstruksi 3 TPST.

Saya harap kita kali ini harus kredibel. Jangan ada lagi masalah perizinan dipersoalkan.

Kemudian timetablenya dibuat, kita saling kontrol satu sama lain, saling mendorong, jika ada yang kurang kita saling memperbaiki agar ini cepat selesai,” tegas Menko Luhut.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang turut hadir dalam Rakor juga mendorong penuh pengolaan sampah Sarbagita tersebut.

Menurutnya yang masih menjadi masalah sampai saat ini adalah sisi hulu yaitu pengelolaan sampah pada tahap pengurangan sampah untuk sampai ke TPA.

Beberapa daerah di Bali dengan kategori kapasitas fiskal daerah (KFD) sangat tinggi masih menganggarkan pagu persampahan di bawah 1 persen dari total pagu belanja daerah.

“Kita perkuat di bagian hulu kemudian anggarannya pun perlu ditambah di bagian hulu ini. Karena partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah tersebut masih sangat rendah sekali, padahal ini sangat penting untuk mengurangi sampah menuju TPA,” kata Menteri Tito.(*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved