Sasar 2,76 Juta Penerima, Bantuan Rp600 Ribu Bagi Nelayan, PKL & Warung Akan Cair Februari 2022

TRIBUN-BALI.COM- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, program bantuan tunai untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), warung, dan nelayan kemungkinan besar akan cair bulan ini.

Program tersebut merupakan salah satu program front-loading, alias program yang pencairannya dipercepat oleh pemerintah di awal tahun 2022.

"Diharapkan di bulan Februari ini, program ini (bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan) bisa berjalan," kata Airlangga dalam konferensi pers PPKM, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Bukalapak, Tokopedia & Shopee Masuk Daftar Pengawasan Penjualan Barang Palsu oleh Pemerintah AS

Mantan menteri perindustrian ini menyebut, aturan pelaksanaan program akan rampung sebentar lagi.

Saat ini, Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) yang mengatur program tersebut sudah diterbitkan, mengingat bantuan disebarkan oleh TNI/Polri.

Saat ini, pelaksanaan program bantuan tunai untuk PKL, warung dan nelayan hanya tinggal menunggu pedoman umum dari Kapolri.

"Program khusus untuk PKL, warung, dan nelayan, ini kemarin Permenhan sudah. Sekarang tinggal pedoman umum dari Kapolri yang sedang disiapkan," beber Airlangga.

Baca juga: Gejala Varian Omicron yang Banyak Dirasakan di Indonesia, Diantaranya Demam & Batuk

Sebagai informasi, besaran bantuan tunai untuk PKL, warung dan nelayan mencapai Rp 600.000 per penerima.

Jumlah penerima yang disasar pemerintah mencapai 2,76 juta.

Adapun penerimanya terdiri dari 1 juta PKL pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan.

Program ini juga diberikan untuk menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga melanjutkan beberapa program bansos dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran mencapai Rp 414 triliun.

Bansos ini terdiri dari bansos reguler yang dicairkan pemerintah tiap tahun maupun bansos yang dicairkan dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Khusus bansos, pemerintah menyiapkan dana hingga Rp 154,76 triliun dalam klaster perlindungan masyarakat.

Bansos yang cair menggunakan anggaran tersebut, yakni PKH untuk 10 juta KPM Rp 28,7 triliun, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp 45,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp 11,0 triliun.