Berita Bangli
DPK GMNI Fakultas Hukum Udayana Minta Pemkab Bangli Kaji Ulang Pungutan Retribusi di DTW Kintamani
DPK GMNI Hukum Udayana meminta Pemerintah Kabupaten Bangli mengkaji ulang soal pungutan retribusi masuk ke kawasan ODTW Kintamani.
Penulis: I Putu Juniadhy Eka Putra | Editor: Irma Budiarti
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM – DPK GMNI Fakultas Hukum Udayana Minta Pemkab Bangli Kaji Ulang Pungutan Retribusi di DTW Kintamani.
Hal tersebut lantaran, Pemkab Bangli memberlakukan electronic ticket (e-tiket) di sejumlah titik di pintu masuk wilayah Kintamani.
Sebelumnya, permasalahan soal tiket masuk ke wilayah Kintamani pun sempat mencuat beberapa waktu lalu.
Kini persoalan tersebut kembali hadir, namun dengan sistem baru yakni e-tiket.
DPK GMNI Hukum Udayana pun meminta mengkaji pemberlakuan kembali retribusi berdasarkan peraturan Bupati Bangli nomor 37 tahun 2019 yang nominalnya mengacu pada perkembangan ekonomi tahun 2019.
Baca juga: Tanggapan Wisatawan Soal Retribusi Masuk DTW Kintamani, Ada yang Bilang Mahal dan Ada yang Memaklumi
Pasalnya, pandemi Covid-19 saat ini tengah melanda di berbagai sektor perekonomian khususnya di Pulau Dewata.
Seharusnya, Pemkab Bangli dapat mengkaji soal besaran tarif retribusi berdasarkan perkembangan ekonomi saat ini.
Komisaris DPK GMNI Hukum Udayana I Wayan Hendra menyampaikan, ketika masyarakat sedang fokus berjuang melawan Covid-19, penerapan Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014.
Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Bangli telah mencederai semangat pemulihan ekonomi, khususnya di Kabupaten Bangli serta malah menjadi bumerang tersendiri bagi objek wisata yang ada di Kawasan DTW Kintamani.
Menurut Hendra, hal ini pun akan ditakutkan terjadi karena animo wisatawan lokal maupun mancanegara untuk sekadar liburan di objek-objek wisata yang ada di Kintamani menurun.
Sehingga menjadi kerugian besar bagi UMKM lokal yang sedang berjuang sekuat tenaga berjuang di masa pagebluk ini.
“Pelaksanaan retribusi merupakan hak pemerintah daerah namun dalam pelaksanaan pungutan retribusi hendaknya dikaji kembali terhadap besaran tarif retribusi dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi saat ini.
Selain itu juga memperhatikan objek (tempat) melakukan pemungutan retribusi daya tarik wisata (DTW) sesuai dengan perda kabupaten bangli nomor 7 tahun 2010,” ungkap Wayan Hendra lewat rilisan yang diterima Tribun-Bali.com, Kamis 24 Februari 2022.
Restribusi di DTW Kintamani Dinilai Tidak Efektif
Menurutnya, pemberlakukan e-tiket di wilayah DTW Kintamani di setiap pintu masuk sangatlah tidak efektif.
Baca juga: Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Retribusi Kintamani Sesuai Peraturan
