Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Berita Internasional

Jokowi Minta Setop Perang, Presiden Rusia Putuskan Serang Ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan invasi ke Ukraina, Kamis 24 Februari 2022.

Istimewa Tangkapan YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers, Kamis 16 Desember 2022 dari Istana Merdeka, Jakarta - Jokowi Minta Setop Perang 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan agar menghentikan perang.

Untuk diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan invasi ke Ukraina, Kamis 24 Februari 2022.

Putin menyebut negaranya sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina.

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," kata Jokowi dalam akun twitternya @jokowi.

Baca juga: Dibombardir Serangan Udara Militer Rusia, Warga Ukraina Berlindung di Stasiun Kereta Bawah Tanah

Jokowi juga menyerukan agar ketegangan antara Rusia dan Ukraina dihentikan.

Semua pihak yang terlibat menahan diri agar tercipta perdamaian.

"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," kata Jokowi.

Ketegangan yang terjadi, menurut Presiden, jangan sampai berujung perang.

Saat ini justru yang dibutuhkan adalah sinergitas dan kolaborasi masyarakat dunia dalam menghadapi Pandemi.

"Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," tulis Presiden.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto menilai serangan militer Rusia ke Ukraina bisa memicu terjadinya Perang Dunia III.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk bertindak agar hal itu bisa dihindari.

Hikmahanto mengimbau Presiden Jokowi untuk melakukan tindakan demi menyelesaikan permasalahan ini.

Apalagi, saat ini Presiden Jokowi merupakan Presidensi G-20.

“Tindakannya sampaikan ke PBB, bahwa permasalahan ini harus dibawa ke Majelis Umum PBB, tidak ke Dewan Keamanan PBB,” ujar Hikmahanto.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved